KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Di tengah bencana pandemi Covid-19, sektor ekonomi dan sosial turut terdampak. Kalangan dewan mendorong pemerintah daerah (pemda) mulai merancang rehabilitasi akibat dampak bencana wabah korona ini.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto Hadi Fatkur Rohman, mengatakan, upaya perencanaan rehabilitasi pasca pandemi Covid-19 tidak kalah penting dari langkah percepatan pencegahan dan penanggulangannya.
Itu dirasakannya ketika turun ke masyarakat yang merasakan dampak turunan wabah tersebut. Dikatakan Hadi, ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto diketahui stok beras masih aman hingga enam bulan mendatang. Ada 54 ribu beras untuk pasokan wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto, serta Kabupaten Jombang.
’’Akan tetapi, belum diketahui bagaimana daya beli masyarakat itu sendiri,’’ kata dia. Didasarkan survei PC NU Kabupaten Mojokerto tentang ketahanan sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto menghadapi Covid-19, kata Hadi, diketahui, pendapatan warga mengalami penurunan akan tetapi pengeluaran kian meningkat atau tetap.
’’Ada 51,5 persen warga yang ragu-ragu dapat lewati kondisi ekonomi seperti ini. 15 persen mengaku tidak mampu, sedangkan 34 persen mengaku mampu,’’ terang politisi PKB ini. Dari situ, lanjut Hadi, diketahui daya beli masyarakat mulai mengalami penurunan.
Meski jaminan stok beras melimpah, tapi jika tanpa dibarengi penanganan daya beli, tentu masyarakat bakal sulit mengakses. ’’Untuk itu perlu upaya peningkatan produktivitas produk lokal sesuai kebutuhan pasar lokal. Juga pemberdayaan petani secara serempak,’’ lanjut dia.
Di sisi lain, dampak wabah juga merambah industri. Bahkan, adanya pasien positif Covid-19 di suatu desa dijadikan alasan merumahkan pekerja industri oleh manajemen pabrik. ’’Pekerja dari Desa Bendung, Kecamatan Jetis, diminta pulang untuk isolasi mandiri akibat dua warga terkonfirmasi positif korona,’’ bebernya.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah segera merancang dan merencanakan rehabilitasi bencana Covid-19. Pertama, dengan mengacu sistem padat karya dan re-skilling bagi korban PHK. Mereka dapat diarahkan mengisi industri yang masih bisa survive di tengah wabah, seperti telekomunikasi, jasa renovasi, retail, kuliner, dan lainnya.
Keberadaan aset wisata milik pemerintah terbengkalai semasa wabah ini. Menurut Hadi, diperlukan identifikasi dan revitalisasi objek wisata baik yang dikelola pemda, swasta, hingga pemdes. ’’Karena begitu pandemi ini berakhir, kami merasa akan ada lonjakan kunjungan wisatawan,’’ tukas dia.
Dia menegaskan, sektor ketahanan pangan, daya beli masyarakat, korban PHK, dan lainnya wajib menjadi perhatian pemda. Itu wajib menjadi pemikiran dan perencanaan pemda untuk menghadapi masa rehabilitasi pasca pandemi. Tentu, dengan tidak mengalihkan fokus percepatan penanganan Covid-19.
’’Kami juga tandaskan perlunya perhatian terhadap keluarga. Mengingat, kerentanan dalam keluarga meningkat seiring tekanan sosial dan ekonomi kian tinggi,’’ tandas Hadi.
Editor : Moch. Chariris