- BPBD Jatim: Mitigasi Bencana Perlu Dikaji Ulang
- Kejari Pertanyakan Tata Letak Lokasi Proyek
KOTA, JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Potensi bencana banjir mengintai kawasan bakal wisata Taman Bahari Mojopahit (TBM) di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. BPBD Jatim menyarankan supaya pemkot melakukan kajian ulang untuk memitigasi bencana tersebut.
TBM sudah pernah diterjang banjir saat musim hujan pada Desember 2024. Kompleks proyek prestisius yang menelan anggaran puluhan miliar itu terendam setelah hujan deras selama dua hari.
Saat itu banjir juga mengepung permukiman warga di empat kelurahan sekitar TBM.
Agen Informasi Bencana BPBD Jatim wilayah Mojokerto Achmad Kurniawan mengatakan, kerawanan banjir di TBM terjadi karena luapan sungai yang berada di sisi selatan.
Aliran kanal dari Desa Karangkedawang, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, itu melintasi TBM, Lingkungan Balongcangkring, dan masuk pintu air di Kelurahan Prajurit Kulon.
’’Kalau soal bencana apa yang paling rawan di TBM, ya banjir itu,’’ ucapanya, kemarin (21/5). Menurutnya, banjir mengintai karena kawasan TBM berada di cekungan aliran. Permukaan sungai kanal di sebelah selatan TBM ini setara dengan daratan.
Sedikit saja peningkatan debit air berpotensi besar memicu banjir luapan. Apalagi, sungai hanya ditanggul tanah, bukan tembok penahan yang kokoh.
Potensi bencana yang mengintai TBM tampaknya juga disadari pengelola bakal wisata tersebut. Sejak awal Februari lalu, di lokasi terpasang sejumlah papan peringatan risiko longsor dan banjir.
Rambu yang tak disertai tanda lembaga pemasangnya itu memuat keterangan jika TBM masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Sesuai situs BNPB, kategori KRB III artinya wilayah tersebut perlu diwaspadai karena memiliki potensi tinggi mengalami banjir dan longsor.
Kurniawan mengaku tak dilibatkan dalam pemasangan rambu. Namun dia mengapresiasi adanya papan tersebut, termasuk keberadaan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul.
Hanya saja, dengan kerawanan yang ada, menurutnya pemkot perlu melakukan kajian ulang.
Kajian secara menyeluruh itu, lanjut dia, bukan untuk membatalkan proyek, melainkan sebagai langkah memitigasi risiko bencana yang lebih matang.
’’Harus dikaji ulang minimal dengan menggaet instansi terkait termasuk BPBD demi keselamatan pengunjung, supaya kalau ada kejadian betul bisa diantisipasi,’’ tuturnya.
Perhatian ini diberikan Kurniawan lantaran di TBM juga bakal dibuka wisata susur Sungai Ngotok dengan perahu. Aliran sungai itu berada di sebelah utara TBM.
Menurutnya, pemkot tidak dapat asal membuka wisata tanpa memenuhi aspek keselamatan. ’’Tim penyelamat dan peralatan harus dipenuhi, tidak asal buka, apalagi di situ ada wisata perahu. Kalau aliran sungai besar, kalau tidak disiapkan kan berisiko,’’ tandas dia.
Plt Kepala Disporapar Kota Mojokerto Muraji belum bisa memberi jawaban terkait kajian risiko bencana di TBM dan pemasangan rambu peringatan.
Kepala DPUPR Perakim itu mengaku masih berkoordinasi dengan stafnya. ’’Saya koordinasikan dengan staf saya nggih,’’ ucapnya melalui pesan WhatsApp tadi malam (21/5).
Sebelumnya, kondisi TBM yang rawan banjir juga menjadi atensi Kejari Kota mojokerto. Jaksa menyoroti letak bangunan pujasera kapal Majapahitan yang kini tengah disidik karena kasus dugaan korupsi. Permukaan objek ini semestinya dibuat lebih tinggi dari sungai atau tanggulnya diplengseng.
’’Jadi muncul pertanyaan, kok bisa ada proyek pembangunan di tempat rawan banjir seperti ini? Apalagi ini bagian dari TBM yang notabene proyek strategis nasional,’’ papar Kasi Pidsus Kejari Kota Mojokerto Tezar Rachadian Eryanza, Senin (24/2) silam.
Untuk diketahui, proyek TBM sudah bergulir sejak 2023 sampai sekarang. Kawasan yang digadang-gadang jadi objek wisata bahari ini sudah menghabiskan dana sedikitnya Rp 27,7 miliar yang bersumber dari DAK dan APBD.
Rinciannya Rp 15,7 miliar untuk tahap pertama dan Rp 12 miliar pada tahap berikutnya. Proyek meliputi pembangunan gedung, menara pandang, gazebo, stan kuliner, area parkir, lanskap, kios, hingga 15 perahu.
Dana itu di luar pembangunan pujasera berbentuk kapal Majapahit dengan dana Rp 2,5 miliar dan pembangunan Jalan Ir. Soekarno yang menguras duit Rp 5,26 miliar.
Keduanya sama-sama menggunakan APBD 2023. Kejari sedang menyidik dugaan korupsi dalam proyek kapal karena diduga tak sesuai spesifikasi. (adi/fen)
Editor : Hendra Junaedi