Hingga kini, 56 paket pekerjaan fisik tersebut masih masuk proses perencanaan teknis.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Mojokerto Yuni laili Faizah, mengatakan, puluhan paket pada OPD dispendik sejauh ini masih proses perencanaan.
Lambatnya pengandaan ini lantaran perencanaan dan pelaksanaan dilakukan di tahun yang sama.
’’Sekarang masih proses persiapan, karena untuk dinas tersebut perencanaan teknisnya dilaksanakan di tahun berjalan 2024,’’ ungkapnya.
Berbeda dengan paket proyek yang ada di dinas PUPR, puluhan proyek yang sudah berjalan sekarang ini perencanaan teknisnya sudah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Tepatnya pada P-APBD 2023. Alhasil, proses pengandaan barang dan jasa pun bisa dilakukan lebih cepat.
Khususnya melalui metode e-purchasing atau e-katalog konstruksi. Sama halnya proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah, lanjut Yuni, juga direncanakan menggunakan metode e-purchasing.
’’Tapi, sekarang masih finalisasi perencanaan teknisnya. Setelah itu baru lanjut proses fisiknya,’’ tuturnya.
Penerapan e-katalog konstruksi memang membuat tren pengadaan di lingkungan Pemkab Mojokerto tahun ini berbeda dari sebelumnya. Hal itu seiring amanat Perpres, jika pengadaan memang seharusnya tender adalah pilihan yang terakhir.
’’Metode e-purchasing pilihan nomor satu, tapi karena dulu perangkat fasilitas e-katalog belum ada, maka pilihannya tender untuk nilai di atas Rp 200 juta. Lah sekarang e-katalog sudah lengkap, ya diikuti,’’ paparnya.
Apalagi target realisasi e-purchasing cukup tinggi di tahun 2024 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni minimal 30 persen anggaran harus dibelanjakan melalui e-purchasing.
Aplikasi anyar ini ini sekaligus sebagai percepatan pembangunan dan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN). Sesuai instruksi Bupati Mojokerto, Nomor 188.55/6226/416-023/2022. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah