Hal itu sebagai wujud peningkatan pelayanan publik, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Mulai dari pengendalian inflasi hingga genjot penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, menegaskan, setdakab berkomitmen mengawal visi dan misi kepala daerah secara optimal dan tuntas.
Tak heran sebarek inovasi dibuat sebagai wujud peningkatan pelayanan publik, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Seperti halnya pengendalian inflasi. Ia menyebut, pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, ada Sopinah Sebar Sembako akronim dari Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok.
’’Melalui inovasi ini kami bisa melakukan monitoring ketersediaan pasokan bapok, update harga dan hasil produksi pertanian,’’ ungkapnya.
Di sisi lain, melalui Bagian PBJ, pemda juga genjot penggunaan PDN di lingkungan pemda. Agar proses pengadaan dapat terlaksana sesuai time line, dibuatlah SiBAJA (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa).
’’Dari Rp 1,1 triliun yang sudah kita tayangkan di SiRUP, kita harus bisa membelanjakan minimal 40 persen untuk PDN,’’ tegasnya.
Melalui SiBAJA ini pihaknya bisa melakukan monitoring dan evaluasi cukup mudah. Sehingga percepatan pengadaan bisa terealisasi.
Penerapan e-katalog konstruksi tahun ini menjadikan percepatan pembangunan dan penyerapan tahun ini.
Benar saja, baru di awal tahun, sebanyak 34 proyek berhasil digeber.
’’Kita harap PUPR ini bisa menjadi lokomotif dalam pengunaan PDN. Multiefeknya bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Dengan percepatan pengandaan barang dan jasa, semua sektor akan tumbuh,’’ jelasnya.
Lalu pada Bagian Pemerintahan ada e-LPPD, aplikasi pengisian LPPD secara elektronik. Ini dapat mempermudah perangkat daerah mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Kemudian untuk mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja, secara online oleh seluruh OPD.
Teguh menegaskan, bentuk pelayanan publik diwakili Bagian Kesra melalui SI ABAH atau Sistem Aplikasi Hibah Daerah.
’’Jadi, lembaga yang mengajukan bantuan keuangan dana hibah dapat memonitor proses verifikasi dari status pengajuannya dengan mengakses aplikasi web http://si-abah.mojokertokab.go.id.,’’ paparnya.
Sedangkan, penyampaian informasi publik melalui sosial media dilakukan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) melalui Konten BUNGAMAS atau Bupati Ngabari Masyarakat.
Dari konten tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan kedekatan antara pimpinan daerah dengan masyarakatnya.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, Bagian Perencanaan dan Keuangan luncurkan AL-SOP (Aplikasi Laporan Stok Opname Persediaan).
’’Selain itu, di Bagian Umum kita juga ada SI MAJA-T4 atau Sistem Informasi Pinjam Tempat. Website yang digunakan untuk permohonan peminjaman tempat, seperti Pendapa Graha Majatama, Smart Room SBK, dan Ruangan Asisten,’’ bebernya.
Pada Bagian Administrasi Pembangunan ada e-Monev. System aplikasi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan agar sesuai dengan tujuan.
Sehingga, prinsip akurasi, transparansi dan akuntabilitas yang masuk dalam komponen good governance dapat tercapai dengan baik.
Selanjutnya, Bagian Organisasi ada Si-Sakip atau Sistem Informasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuannya, memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Utamanya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.
Sebaliknya, Bagian Hukum juga telurkan digitalisasi Usulan Produk Hukum yang menjadi pengantar pengusulan draf produk hukum melalui aplikasi E-Office Kabupaten Mojokerto.
Sehingga operator tidak perlu meng-entry ulang di aplikasi IPROHDA dan sudah langsung terkoneksi sampai dengan proses disposisi ke staf pelaksana di Bagian Hukum. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah