Demikian diungkapkan Bupati saat forum konsultasi publik tentang Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto 2025, di Pendapa Graha Majatama, Rabu (7/2).
Forum konsultasi publik turut dihadiri Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, para anggota Forkopimda, pimpinan fraksi DPRD, Kepala, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.
Forum konsultasi publik Ranwal RKPD 2025 merupakan sarana komunikasi dan dialog antara pemangku kepentingan, badan legislatif dan akademisi untuk memenuhi tahapan RKPD yang telah diatur pada Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
’’Angka pengangguran di kabupaten Mojokerto sejak tahun 2021 terus mengalami penurunan. Hal ini bagus karena bisa menambah pengeluaran per kapita dan sumbangan terhadap IPM (Indeks Perkembangan Manusia) Kabupaten Mojokerto. Jadi, kita harus melakukan identifikasi terhadap pengangguran terbuka yang berada di angka 4,67 persen atau sebanyak 30.219 orang,’’ ujar Bupati Ikfina.
Bupati menilai, pelatihan dan penyerapan tenaga kerja di usaha kreatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran terbuka, sehingga pemerataan dan percepatan ekonomi di bumi Majapahit bisa terwujud.
’’Nanti setelah kita identifikasi kita carikan juga solusinya. Tentang keahlian atau skill dan juga lapangan kerjanya. Untuk keahlian yang masih kurang, bisa kita adakan pelatihan dan untuk lapangan kerjanya bisa kita salurkan di usaha ekonomi kreatif (ekraf), di usaha pariwisata, atau di bidang jasa yang sifatnya utility maintenance,’’ jelasnya.
Selain mendongkrak pembangunan di Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina mengimbau, agar target capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
’’Saya harap untuk indeks target yang akan diusulkan di RKPD bulan Juni mendatang agar dinaikkan. Harus lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya. Seperti misalnya, Indeks Harapan Hidup 2024, kalau di 2023 targetnya 72,94 dan bisa dicapai dengan angka 74, maka target 2025 harus naik lebih dari angka 74,’’ jelasnya.
Pada akhir arahannya, dalam meningkatkan percepatan ekonomi, maka harus seimbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga, orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto berpesan agar dalam melayani masyarakat seperti di bidang kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengguna BPJS maupun non BPJS.
’’Saya harap untuk dinkes dan direktur RSUD agar mengawasi pelayanan terhadap pasien, baik pengguna BPJS ataupun yang non BPJS. Ingat pendapatan RSUD kita 90 persennya adalah pengguna BPJS. Jadi mari kita maksimalkan pelayanan kepada pasien dan kita lakukan pendampingan kepada penderita penyakit berat,’’ pungkasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah