KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Bupati Ikfina Fahmawati kucurkan insentif kepada 6.531 guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dengan total Rp 2,6 miliar, di Pendapa Graha Majatama, Kamis (21/12. Hibah ini menjadi wujud peningkatan fasilitas kesejahteraan bagi pendidik non-formal di Kabupaten Mojokerto.
Bupati Ikfina Fahmawati menegaskan, mekanisme penyaluran insentif tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jika awalnya hibah disalurkan kepada tiga lembaga. Terdiri LP Ma’arif NU, Muhammadiyah dan LDII, kali ini disalurkan langsung kepada penerima melalui rekening Bank Jatim.
’’Sesuai aturan, hibah kepada lembaga tidak boleh berturut-turut. Agar bisa tiap tahun, harus langsung kepada penerima melalui rekening Bank Jatim. By name by address,’’ ungkapnya.
Penerimaan insentif tahun ini juga lebih besar dibandingkan tahun 2022. Jika sebelumnya hanya Rp 200 per penerima dengan anggaran total Rp 1,5 miliar, tahun ini naik 100 persen.
’’Dan saya inginnya lebih dari itu. Tapi karena kekuatan anggaran terbatas, pemda baru mampu naikkan menjadi Rp 400 ribu per penerima. Semoga tahun depan, insentif guru TPQ bisa naik lagi menjadi Rp 100 ribu per bulan, sehingga dalam satu tahun sebesar Rp 1,2 juta,’’ tegasnya.
Ikfina meminta doa kepada para guru TPQ penerima insentif agar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto bisa meningkat. Sehingga kesejahteraan untuk guru TPQ juga akan lebih besar.
’’Yang saat ini Rp 400 ribu, kita bisa mengupayakan Rp 1,2 juta untuk tahun 2024. Saya minta bantuan dorongan doa, semoga Allah paringi rida dan melancarkan,’’ jelasnya seraya diamini guru TPQ yang hadir.
Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ardi Sepdianto, mengatakan, jumlah penerima bantuan insentif untuk guru TPQ tahun 2023 sebanyak 6.531 dari jumlah usulan 7.500 orang.
Mereka yang jadi sasaran ini hasil dari verifikasi sesuai perbup nomor 36 tahun 2023 tentang pemberian insentif bagi guru TPQ. ’’Setiap penerima mendapat Rp 400 ribu dengan total anggaran Rp 2,6 miliar yang dibebankan pada P-APBD 2023,’’ ungkapnya.
Sesuai perbup tersebut, proses verifikasi dilakukan cukup ketat. Sesuai pasal 4 ayat 2, penerima yang berhak antara lain, berdomisili di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan dibuktikan dengan KTP, tidak mendapatkan insentif lainnya yang bersumber dari APBN ataupun APBD provinsi, tidak menduduki jabatan sebagai ASN dan tidak menerima tunjangan profesi guru.
Bantuan ini menjadi wujud peningkatan fasilitas kesejahteraan bagi pendidik non-formal di Kabupaten Mojokerto.
’’Jadi pemerintah hadir mendukung kelancaran pendidikan non-formal dalam rangka peningkatan kualitas mental spiritual sumber daya manusia (anak didik) pada TPQ. Maka perlu memberikan bantuan insentif untuk kesejahteraan bagi pendidiknya,’’ paparnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah