Sebagai kelengkapan furnitur dan sarana pendukung, pemda kembali gelontor anggaran Rp 5 miliar pada P-APBD 2023.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Dedy Muhartadi, mengatakan, pengerjaan renovasi MPP sudah selesai.
Kendati begitu, tuntasnya proyek senilai Rp 1,9 miliar tersebut sejauh ini tidak bisa dimanfaatkan lantaran belum dilengkapi sarana pendukung di dalamnya.
Keterbatasan anggaran yang diplot pada APBD 2023, membuat perbaikan hanya menyasar bangunan utama saja. Meliputi, pekerjaan galian tanah dan pondasi, serta konstruksi beton.
Selain itu, juga perwajahan dengan menggunakan metal cutting dan penyekatan pada ruangan yang hendak dijadikan layanan publik. Mulai dari partisi ruangan, lantai hingga perwajahan.
’’Jadi APBD induk itu fokusnya pada rehabilitasi bangunan utama. Dari bangunan lama berkonsep PIP dijadikan layout MPP. Jadi ada pembongkaran dan renovasi,’’ terangnya.
Tak urung untuk kelengkapan furniturnya pemda kembali gelontor anggaran Rp 5 miliar pada P-APBD 2023.
Anggaran itu tak lain untuk meubelair, interior, dan puluhan unit personal computer (PC) untuk pelayanan.
’’PC sekitar 30-an unit, karena kita siapkan untuk beberapa OPD yang memberikan pelayanan di MPP. Jadi seluruh layanan pemerintah Kabupaten Mojokerto nanti terpusat di MPP ini. Pokoknya, kurang lebih ada sekitar 17-an lebih layanan,’’ papar Dedy.
Menurutnya, MPP ini bagian dari langkah pemda memberikan pelayanan terpusat kepada masyarakat.
Nantinya, masyarakat tidak lagi mendatangi sejumlah kantor di lingkungan Pemkab Mojokerto untuk mengurus layanan administrasi yang dibutuhkan, melainkan cukup datang ke MPP yang dibangun empat lantai ini.
Tak sekadar layanan pada internal Pemkab Mojokerto, Dedy memastikan, pemda juga menyediakan untuk layanan jajaran vertikal yang ada di bumi Majapahit.
Seperti halnya layanan BPN, kejaksaan negeri, Samsat, dan sejumlah instansi lainnya.
’’Selain instansi di dalam, kita juga menggandeng instansi vertikal yang ada di luar untuk membuka stan layanan kepada masyarakat,’’ tuturnya.
Untuk memastikan banyaknya pelayanan di MPP ini kata Dedy, DPMPTSP akan kembali gelar forum konsultasi public.
Forum ini sebagai masukan pemda dalam penempatan layanan prioritas.
’’Yang pasti dengan tambahan Rp 5 miliar pada PAK ini, kita target semua tuntas tahun ini. Setelah itu kita koordinasikan dengan Kemenpan RB untuk dilakukan asessmen, kalau sudah sesuai, kita lounching,’’ tegasnya. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah