KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah warga Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Rabu (5/4). Mereka mengadukan ke aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terkait pencopotan empat perangkat desa yang dinilai tidak prosedural.
Kedatangan sekelompok warga ke kantor inspektorat di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto bersamaan dengan pemanggilan sejumlah pamong dari Desa Lolawang. Bersama mantan pamong, mereka wadul terkait pemecatan perangkat desa oleh Kades Lolawang. ”Kami wadul atas sikap kepala desa yang mecat seenaknya sendiri,” ungkap Mokhamad Faiz usai keluar dari Kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, kemarin.
Mantan Sekdes Lolawang ini menyebut, terdapat empat perangkat desa yang dipecat dalam kurun waktu 2022-2023. Selain dirinya, bendahara desa juga dicopot pada pertengahan tahun lalu.
Faiz menyebut, nasib yang sama juga dialami dua perangkat desa lainnya yang dipecat dari jabatan kasi pembangunan dan kasi kesejahteraan desa, Selasa (4/4). ”Makanya kita mengadukan keberatan kepada bupati. Karena pemecatannya tidak sesuai aturan yang berlaku,” sebutnya.
Proses pemecatan dirinya dan bendahara tahun lalu beriringan dengan proses pengusutan dugaan korupsi oleh Kejari Kabupaten Mojokerto terkait dana bantuan keuangan (BK) Desa tahun 2021. Begitu juga dengan dua pamong lainnya yang juga dicopot di tengah proses pemanggilan sejumlah perangkat desa terkait pengelolaan APBDesa 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
Kemarin, APIP mengundang tiga orang kepala dusun dari Desa Lolawang untuk dilakukan klarifikasi. Sehari sebelumnya, Faiz dan dua orang lainnya juga turut diundang untuk dimintai keterangan ke inspektorat. ”Undangannya terkait masalah anggaran APBDesa tahun 2022. Mungkin pihak inspektorat yang bisa menjelaskan,” imbuh dia.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo menambahkan, aspirasi dari masyarakat Desa Lolawang telah diterima irbansus inspektorat. Pihaknya menyebut akan memproses lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan OPD terkait pemecatan pamong desa. ”Tentunya nanti kami akan konfirmasi ke camat dan kepala dinas DPMD apakah sudah dilaporkan dan sudah ditangani,” tandasnya.
Poedji juga tidak menampik terkait proses pemanggilan sejumlah perangkat Desa Lolawang oleh inspektorat. Menurutnya, pemeriksaan berkaitan pengelolaan APBDesa 2022 berdasarkan hasil koordinasi dengan APH.
Sehingga, dilakukan pemanggilan secara bergilir terhadap beberapa pihak mulai Senin (3/4) hingga Rabu (5/4). ”Jadi semuanya baru proses dan meminta keterangan beberapa pihak, termasuk hari ini (kemarin, Red) kita memanggil perangkat desa,” jelasnya.
Namun, Poedji mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci terkait duduk perkara sehingga dilakukan pemeriksaan terkait APBDesa Lolawang 2022. Menurutnya, APIP masih membutuhkan waktu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
”Tentunya belum bisa diambil kesimpulan dan memang butuh waktu. Terutama apabila ada kegiatan yang harus dibuktikan dengan tinjau lapangan,” pungkas Poedji Widodo, Inspektur Kabupaten Mojokerto. Sementara terkait kasus dugaan penyelewengan BK Desa Lolawang tahun 2021 hingga kini masih diproses di Kejari Kabupaten Mojokerto. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah