KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto - Sasaran bantuan langsung tunia (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) di Kabupaten Mojokerto dipastikan merosot. Sebab, pengalokasian tahun ini maksimal 25 persen dari sebelumnya 40 persen dari alokasi DD.
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko, mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI nomor 201/PMK.07/2022, porsi BLT DD tahun ini memang tak sebesar sebelumnya. Secara otomatis hal itu akan mempengaruhi sasaran penerima di setiap desa. ’’Sesuai regulasi, tahun ini alokasi BLT DD dipatok paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen,’’ ungkapnya.
Berbeda jika mengacu porsi BLT DD tahun lalu. Sesuai Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, ditegaskan jika BLT dialokasikan 40 persen dari pagu DD yang diterima tiap desa. ’’Artinya, jika tahun lalu sasarannya sampai 28.221 keluarga penerima manfaat (KPM), secara otomatis tahun ini jumlah sasarannya menurun menyesuaikan dengan ketentuan,’’ tuturnya.
Menurutnya, alokasi BLT DD kali ini juga berbeda dengan tahun lalu, jika sebelumnya BLT DD untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, tahun ini sebagai program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentul BLT. ’’Sehingga calon keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,’’ katanya.
Jika desa belum mempunyai data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai 4, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon KPM BLT berdasarakn empat kriteria.
Di antaranya, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis dan atau difabel, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, serta, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. ’’Sesuai ketentuan, besaran BLT DD ini diploting Rp 300 ribu per bulan, selama setahun. Sistem penyalurannya dimulai januari, dan dapat dibayarakn paling banyak untuk tiga bulan secara sekaligus,’’ bebernya.
Selain BLT DD, dalam Permenkeu juga ditegaskan jika penggunaan DD mencakup maksimal 3 persen untuk operasional pemerintah desa dan paling sedikit 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani. Termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan dukungan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa. ’’Selain itu juga program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai potensi dan karakteristik desa,’’ tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 44 desa di Kabupaten Mojokerto digelontor anggaran yang cukup besar oleh pemerintah pusat. Desa-desa ini dinilai baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. ’’Sesuai permenkeu itu, dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto, ada 44 desa yang mendapat tiga formula pengalokasian. Termasuk kriteria kinerja. Sementara 255 desa hanya dua saja, alokasi dasar dan formula,’’ ungkapnya.
Dengan begitu, tahun ini, 44 desa yang mendapatkan alokasi kinerja mendapat tambahan anggaran masing-masing senilai Rp 260 juta. ’’Jadi total, ada Rp 11,7 miliar,’’ tambahnya. Sehingga, kata Teguh, puluhan desa itu bakal menerima anggaran DD jumbo dari pemerintah pusat. Total nilainya pun bervariatif hingga tertinggi mencapai Rp 1,4 miliar yang diperoleh Desa Blimbingsari. ’’Rinciannya, Rp 664 juta menjadi alokasi dasar, Rp 489 juta alokasi formula, dan Rp 260 juta alokasi kinerja,’’ ujarnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah