Sedianya, perlengkapan kantor di gedung baru telah diusulkan pada perubahan anggaran tahun ini. Namun, dari hasil rapat gabungan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Mojokerto tentang rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022, ploting untuk pengadaan mebeler itu urung direalisasi. ”Untuk mebeler di-drop. Jadi, tidak dianggarkan di perubahan anggaran,” terang Plt Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Ruby Hartoyo, kemarin.
Dikatakannya, dicoretnya rencana pengadaan mebeler itu disebabkan sejumlah pertimbangan. Di antaranya karena waktu pelaksanaan. Terlebih, saat ini sedang bergulir pekerjaan lanjutan proyek pembangunan yang menyentuh interior gedung DPRD.
Terlebih, proyek fisik yang dinaungi Dinas PUPRPRKP Kota Mojokerto itu berkontrak hingga Desember. Di sisi lain, di PAPBD ini juga akan ditambah pekerjaan finishing pembangunan lansekap yang dilaksanakan sampai pengujung tahun. ”Kita khawatir pekerjaan gedung selesainya di injury time, artinya sama-sama selesai di Desember,” imbuhnya.
Padahal, imbuh Ruby, realisasi pengadaan sekaligus penataan mebeler tergantung dari tuntasnya pekerjaan fisik gedung. Tak ingin mengambil risiko, maka legislatif dan eksekutif bersepakat untuk menunda pengadaan perlengkapan perkantoran untuk direalisasi tahun depan. ”Akhirnya kita anggarkan di APBD 2023 untuk mebeler,” tandas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Mojokerto ini.
Akibatnya, gedung parlemen daerah yang didirikan di Jalan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon itu dipastikan tidak bisa dioperasionalkan awal tahun depan. Setidaknya, imbuh Ruby, anggota DPRD baru bisa boyongan ke gedung baru paling cepat pada pertengahan 2023 mendatang.
Itu pun dengan catatan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik gedung bisa rampung sesuai target yang ditentukan. ”Kalau Desember gedungnya ready, mebelernya kita percepat di awal Februari-Maret. Sehingga pertengahan tahun kita bisa pindah,” paparnya.
Ruby mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait alokasi anggaran yang akan diplot untuk pengadaan mebeler. Namun, kucuran dana diperkirakan lebih rendah dari rencana semula berkisar Rp 4 miliar.
Pasalnya, sekretariat DPRD hanya memprioritaskan perlengkapan yang dinilai mendesak terlebih dulu. Sedangkan sarana prasarana pendukung lainnya bakal dipenuhi setelah gedung DPRD baru diresmikan. ”Ada beberapa yang kita kurangi. Mungkin yang penting-penting dulu yang kita utamamakan untuk dianggarkan tahun depan,” pungkasnya. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah