Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu partai besar di Kabupaten Mojokerto. Tercatat, pada pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 1955, partai berlambang palu arit ini mampu masuk tiga besar perolehan suara terbanyak. Namun, situasi politik berubah pascaperistiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) 1965. Di Mojokerto sempat dilanda gejolak sosial setelah PKI dibubarkan pada Maret 1966.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, PKI memiliki basis massa yang cukup kuat di wilayah Mojokerto. Mayoritas berasal dari kalangan petani. Terbukti, pada perhelatan pemilu pertama 1955, PKI mampu unggul dari sejumlah partai besar lainnya di Mojokerto.
Dalam kontestasi pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat tersebut, PKI berada di urutan ketiga setelah Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). ’’Sejak saat itu, posisi politik PKI makin kuat di Mojokerto karena mendapat banyak dukungan dari para petani,’’ ungkapnya.
Yuhan, sapaan akrab Ayuhanafiq, mengungkapkan, banyaknya dukungan tidak lepas dari peran tokoh PKI saat itu. Salah satunya adalah Samidjan yang menjadi pimpinan partai berhaluan komunis di Kabupaten Mojokerto tahun 1960-an.
Di sisi lain, meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap PKI juga dipengaruhi faktor janji-janji politik. Sebagai pimpinan partai, ungkap Yuhan, Samidjan menjanjikan pembagian lahan bagi siapa pun yang bergabung dengan PKI. Dengan iming-iming tersebut tentu memuluskan PKI untuk mendapat banyak dukungan suara. ’’Karena perekonomian masyarakat di Mojokerto waktu itu masih dalam kondisi yang sulit,’’ ulas Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini.
Manuver politik dengan memberi janji land reform itu semakin menggelembungkan dukungan terhadap PKI di Mojokerto. Tak hanya itu, tingginya animo masyarakat dalam berpolitik tersebut juga turut membuat Barisan Tani Indonesia (BTI) menjadi organisasi besar di Mojokerto.
Meski pada kenyataannya, realisasi janji pembagian lahan itu dilakukan dari cara mengakuisisi lahan warga lainnya. Pengurus partai mengambil sebidang lahan setiap penduduk yang memiliki luas tanah lebih dari 1 hektare. Kebijakan pematokan secara sepihak itu pun mulai memicu situasi di Mojokerto menjadi tidak kondusif.
Puncaknya terjadi pada meletusnya tragedi G30S/PKI. Adanya peristiwa kudeta pada tahun 1965 itu membuat kedudukan PKI di Mojokerto berangsur tenggelam. Bahkan, tidak ada lagi geliat politik pasca pemerintah resmi membubarkan PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 12 Maret 1966.
Meski pemerintah dan tokoh masyarakat Mojokerto sempat berupaya agar tidak terjadi konflik, tetapi gejolak sosial tetap tak terhindarkan. Bahkan, situasi kian mencekam setelah adanya kejadian penemuan jenazah diduga tokoh PKI yang tergeletak di pinggir jalan di wilayah Kota Mojokerto. ’’Sejak kejadian itu, penjagaan di kampung-kampung jadi diperketat,’’ imbuh Yuhan.
Warga juga memasang portal di setiap gang serta memberlakukan jam malam. Selain warga setempat, dilakukan pemeriksaan. Masyarakat juga tak segan meminta putar balik kepada orang yang dicurigai.
Editor : Imron Arlado