KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Jumlah warga tidak mampu dan terdampak Covid-19 yang belum menerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Mojokerto terus bertambah.
Untuk itu, pemkot kembali menyediakan jumlah pagu atau kuota bagi mereka yang belum tercover kucuran dana sebesar Rp 600 ribu per bulan itu. Tak tanggung-tanggung, kuota yang dibuka kali ini mencapai 10.500 kepala keluarga (KK) atau penerima.
Wali Kota Ika Puspitasari menyebutkan, jumlah masyarakat tidak mampu maupun warga terdampak Covid-19 yang belum mendapat jatah bansos di Kota Mojokerto masih cukup banyak. Bahkan, data tersebut masih terus mengalami grafik kenaikan pasca pemkot membuka alur pelaporan bansos melalui website resmi.
’’Datanya masih terus bertambah. Baik laporan melalui link aplikasi maupun verifikasi oleh fasilitator di lapangan,’’ terangnya usai mengunjungi penyaluran bansos tunai di Kantor Kelurahan Wates, Selasa (12/5).
Menurutnya, data warga yang tidak tercover bansos atau juga dikenal bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu per bulan itu diperkirakan akan terus bertambah. Terlebih, pihaknya membuka layanan pelaporan Kamis (14/5) pukul 24.00 besok.
’’Dari data yang terkumpul nanti berapa, baru akan kami eksekusi secara bersama-sama,’’ tandas Ning Ita, sapaan akrab wali kota. Seluruh laporan data yang terkumpul tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan validasi untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan penanganan dampak Covid-19.
Sedikitnya, total kuota bantuan yang dibuka kali ini sebanyak 10.500 KK. ’’Ada 5.500 KK (dari APBD) dan dari provinsi 5.000 KK dari pemerintah provinsi,’’ rincinya. Orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini, memaparkan, bentuk dari masing-masing bantuan tersebut juga beragam.
Kucuran yang berasal dari pemprov berupa bansos tunai berkisar Rp 200 ribu. Sedangkan yang bersumber dari APBD berupa sembako senilai Rp 300 ribu. Masing-masing disalurkan tiap bulan per KK yang diterima selama triwulan.
’’Sehingga kami harus memilah dan memverifikasi berdasarkan kriteria. Jadi ada yang nerima berupa sembako dan ada yang bansos tunai dari provinsi,’’ tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mojokerto per Selasa (12/5) pukul 15.19 kemarin, total data yang masuk lewat link pengaduan bansos sebanyak 564 laporan.
Paling tinggi berasal dari warga yang belum mendapatkan bantuan sebanyak 55 KK, kemudian warga tidak tepat sasaran 30 KK, serta warga mampu tapi menerima bantuan sejumlah 19 KK.
Jumlah tersebut belum termasuk data warga yang melaporkan langsung dengan mendatangi kantor dinsos. Selain itu, juga belum ditambah laporan dari verifikator lapangan yang menemukan sebanyak 526 warga yang tidak tepat sasaran karena telah meninggal dunia, pindah alamat, serta masuk kategori ekonomi mampu.
Seluruh data penerima itu telah dilakukan pemblokiran dan penundaan pencairan. Selanjutnya, imbuh Ning Ita, pihaknya juga mengaku bakal mengusulkan pencoretan dan pengalihan penerima kepada yang lebih berhak.
Namun, dia berdalih jika kewenangan itu berada di tingkat pusat. ’’Mekanismenya tentu akan kita usulkan ke pusat. Karena data ini kan turunnya dari pusat,’’ pungkasnya. (abi)
Editor : Moch. Chariris