Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, peristiwa keracunan massal yang terjadi belakangan ini benar-benar menjadi perhatian pemda. Selain dalam penanganan tehadap para korban, juga mengantisipasi peristiwa tersebut teruang kembali. ’’Prinsipnya, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak sampai kejadian ini terulang terhadap anak didik kita yang menjadi sasaran program MBG,’’ ungkapnya.
Sehingga dengan banyaknya SPPG yang sudah beroperasi di bumi Majapahit, pemda berkomitmen akan memperkuat pengawasan secara berkala. Baik pada proses pengolahan manu masakan yang bakal disajikan setiap harinya maupun proses pendistribusian ke setiap sekolah sebagai sasaran MBG.
’’Langkah kita ke depan, akan melakukan peningkatan pengawasan kepada SPPG yang sudah beroperasi secara berkala. Meskipun terdapat beberapa kendala, sehingga pemkab belum bisa memberikan pengawasan secara optimal,’’ jelasnya.
Kendala pengawasan pemda ini tak lain akibat keterbatsan jumlah personel. Khususnya tenaga sanitarian lingkungan (TSL) yang belakangan diketahui belum ada di semua puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan.
Di sisi lain, SPPG yang beroperasi tanpa dilengkapi SLHS mencapai 76 titik. ’’Tenaga sanitarian lingkungan kita hanya 22 orang, sedangkan jumlah SPPG yang sudah beroperasi ada 77 titik. Test kit atau reagen yang dipakai setiap hari juga belum tersedia. Ini yang rencananya akan disiapkan oleh Badan Gizi Nasional,’’ papar Gus Bupati. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah