Oleh: Shely Devita Hanum
YOGYAKARTA telah lama dikenal sebagai kota pendidikan. Julukan ini bukan tanpa alasan. Banyaknya universitas dan suasana kota yang cukup nyaman menjadikan wilayah ini sebagai tujuan utama bagi para mahasiswa dari seluruh kota di Indonesia. Namun, di balik citra tersebut, ada kenyataan baru yang mulai dirasakan oleh banyak mahasiswa: biaya hidup yang semakin meningkat.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini berkisar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 2,9 juta per bulan. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu faktor yang paling dirasakan. Harga makanan yang terus meningkat, biaya sewa kos yang semakin mahal terutama di sekitar kampus, serta keperluan pendukung lainnya membuat mahasiswa harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya harus menyesuaikan gaya hidup, bahkan mengurangi kebutuhan tertentu demi bertahan.
Kondisi ini diperkuat oleh hasil Survei Biaya Hidup Mahasiswa (SBHM) Yogyakarta tahun 2024 yang melibatkan sekitar 2.000 mahasiswa dari 43 perguruan tinggi. Hasilnya menunjukkan rata-rata pengeluaran mahasiswa mencapai Rp 2.966.514 per bulan, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 2.917.264. Pengeluaran terbesar digunakan untuk makan dan minum sebesar 26 persen, diikuti gaya hidup 23 persen, serta biaya kos 22 persen.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebetulnya telah melakukan beberapa upaya bantuan untuk mendukung mahasiswa. Seperti penyaluran bantuan biaya hidup (living cost) bagi mahasiswa dalam situasi tertentu maupun program beasiswa lewat kolaborasi dengan beragam pihak. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah mahasiswa mengalami kesulitan ekonomi hingga akhirnya berisiko putus kuliah.
Jika dilihat dari kebijakan umum, kondisi ini seharusnya menjadi kepedulian bersama. Yogyakarta sebagai kota pendidikan idealnya tidak sekadar menawarkan jalur menuju pendidikan saja, tetapi juga memastikan biaya hidup yang dapat dijangkau oleh mahasiwa. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak. Seperti pengawasan harga kos, penyediaan hunian yang terjangkau, serta peningkatan fasilitas publik yang ramah mahasiswa.
Selain itu pula, peran perguruan tinggi juga tidak kalah penting. Kampus juga dituntut memberikan jalan keluar melalui program beasiswa, bantuan finansial, maupun sarana penunjang yang bisa mengurangi tanggungan mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya datang untuk menempuh pendidikan saja, tetapi juga dapat menjalani kehidupan yang layak selama berada di Yogyakarta.
Pada akhirnya, Yogyakarta memang masih layak disebut sebagai kota pelajar. Namun, sebutan tersebut masih perlu diiringi dengan upaya yang nyata agar tetap terbuka dan terjangkau bagi semua kalangan. Jika tidak, bukan tidak mungkin kota ini perlahan beralih menjadi ruang yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki finansial tinggi. Di titik inilah, keseimbangan antara citra kota pendidikan dan realita kehidupan mahasisswa perlu benar-bener diperhatikan. (*)
*) Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Editor : Fendy Hermansyah