PEMIMPIN sejati adalah dia yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Kalimat ini didengungkan Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka. Sosok pemimpin yang berkredibiltas dinilai penting dalam menentukan arah kebijakan dari kekuasaan yang ada digenggaman.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan pernah berujar, pada 2024 Indonesia mengalami krisis kepemimpinan secara nasional. Secara umum, krisis kepemimpinan merupakan situasi di mana sosok pemimpin gagal atau tidak mampu memimpin secara efektif.
Yang mengarah pada hilangnya kepercayaan publik, ketidakstabilan organisasi atau negara, hingga hambatan dalam mencapai tujuan. Indikasinya, mulai dari komunikasi buruk, buramnya visi, hingga kegagalan mengambil keputusan tepat. Tak berlebihan jika kemudian sampai kini krisis kepemimpinan menyebar ke pelosok daerah, termasuk Mojokerto. Gejolak dan manuver politik di tengah masyarakat jadi salah satu pemicu.
Jika menahun terjadi, krisis kepemimpinan berimbas pada ketidakstabilan politik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, Devi Darmawan menekankan agar pemimpin harus konsisten dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan pada publik.
Lantas bagaimana dengan kepemimpinan Wali Kota dan Bupati Mojokerto? Belakangan ini, publik dipampangkan cara memimpin Wali Kota Ika Puspitasari. Salah satunya kasus 18 Non ASN. Tiga di antaranya diputus kontrak, sementara 15 honorer lainnya statusnya digantung.
Nuansa politis terendus sejak para honorer ini vokal menyampaikan aspirasi soal nasib mereka dalam pengusulan PPPK paruh waktu. Pun begitu dengan sejumlah pembangunan di tiga kecematan selama Ning Ita memimpin. Justru terkesan memuaskan ambisi sang wali kota ketimbang asas manfaat bagi masyarakat.
Seperti kawasan Taman Bahari Mojopahit (TBM). Bagiannya, proyek Kapal TBM senilai Rp 2,5 miliar, justru dibuat korupsi berjamaah. Publik tidak kecipratan manfaat dari bangunan pujasera berbentuk kapal kuno itu. Terkecuali tujuh koruptor yang kini tengah diadili.
Pun begitu dengan di kabupaten. Kerja-kerja Bupati Muhammad Albarraa cenderung normatif. Sejauh ini, kekuasaannya belum memberikan manfaat konkret bagi seluruh lapisan masyarakat di 18 kecamatan. Kebijakannya memindahkan ibu kota ke Mojosari justru isu lama yang kini Gus Bara gelindingkan lagi.
Kinerja para pemimpin daerah di Mojokerto ini masih belum memenuhi ekspektasi publik. Belum ada kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada rakyat. Baik dalam aspek ekonimi, kesehatan, maupun pendidikan. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mencapai 5,62 persen pada triwulan II 2025. Sedangkan Kota Mojokerto 5,32 persen di tahun 2024.
Tetapi nyatanya, inflasi masih fluktuatif dan daya beli masyarakat justru loyo. Di Mojokerto inflasi di angka 0,46 persen pada Oktober 2025. Harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masih mahal. Ironisnya hal ini dibarengi dengan pendapatan masyarakat yang seret bahkan merosot.
Max Weber sosiolog asal Jerman, mengungkapkan model kepemimpinan yang ideal di era kontemporer berdasarkan otoritas yang dibangun. Model kepemimpinan karismatik dan birokasi dianggap layak diadaptasi bagi mereka yang kini menggenggam kekuasaan.
Setidaknya ada beberapa prinsip fundamental dalam role model ini. Yang terpenting yakni, pekerjaan sesuai kualifikasi, ketidakberpihakan dan komunikatif. Warga Mojokerto tampaknya merindukan model kepemimpinan karismatik yang selama ini belum muncul ke permukaan.
Kekuasaan dari pemimpin ini muncul dari kepribadian, visi, dan kemampuan serta ide-ide yang menginspirasi orang lain. Tetapi, gaya leadership ini akan mudah digoyang jika pemimpin mulai kehilangan pengaruh. Gaya kepemimpinan ini masih relevan dalam konteks pemerintahan, perusahaan hingga lingkungan.
Para pemimpin mesti mampu menganalisa dan memetakan kondisi ’’medan’’ untuk memberikan dampak. Sebab, sering kali para petinggi pemerintahan hingga swasta justru membuat kebijakan sebagai ajang aktualisasi diri tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kualitas seorang pemimpin akan terlihat saat menghadapi masa krisis. (*)
*) Wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto
Editor : Fendy Hermansyah