Optimalisasi ekonomi kreatif (ekraf) menjadi fokus Hery Suyatnoko, SE, saat duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto. Selain mendongkrak kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, legislator daerah ini optimistis ekraf mampu membawa Kabupaten Mojokerto menuju kemandirian fiskal daerah.
SEJAK dilantik pada 26 Agustus 2024 lalu, politisi Nasdem ini memiliki harapan tinggi terhadap potensi besarnya ekraf di bumi Majapahit. Sejumlah strategi secara konsisten harus dijalankan untuk menumbuhkan ekonomi di daerah di tengah pemangkasan insentif fiskal pusat. Di antaranya mengangkat industri kecil menengah (IKM) agar bisa naik kelas.
’’Untuk lebih memacu kemajuan pelaku IKM, salah satunya pemerintah harus memfasilitasi legalitasnya. Mulai dari pengurusan nomor induk berusaha (NIB), merek, sertifikat halal, sertifikat PIRT, dan termasuk BPOM,’’ ungkapnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah (pemda) harus hadir dalam mendampingi para pelaku ekraf. ’’Dengan dukungan pemda, IKM kita mempunyai jalan agar bagaimana caranya mereka bisa berkembang dan bersaing di pasar global,’’ tambah warga Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi ini.
Pemda, lanjut dia, juga harus aktif melakukan misi dagang antarprovinsi. Sebab, melalui program ini, pemda bisa mengenalkan seabrek produk lokal yang dimiliki. Karena dampak manfaatnya dinilai sangat besar. ”Sehingga pemda tidak perlu berpikir ke luar negeri, bisa mengoptimalkan di dalam negeri saja sebenaranya sudah luar biasa,” imbuhnya.
Melalui misi dagang ini, misalnya, sebelumnya ada pelaku IKM perajin sepatu di Kecamatan Puri ketiban berkah. Sepulang dari Maluku, omzet yang diraih mampu menembus hingga Rp 1,8 miliar. ’’Omzet Rp 1,8 miliar ini masih satu produk. Maksud saya, ini momen bagus bagi pemerintah daerah mengangkat IKM agar benar-benar hidup. Anggaran pemerintah salah satunya harus diarahkan ke sana, karena program berdampak langsung untuk masyarakat,’’ paparnya.
Tak kalah pentingnya, pemda dituntut mampu memanfaatkan aset-aset daerah yang nganggur sebagai etalase pusat perbelanjaan produk IKM. Termasuk aktif menggelar pameran dengan mengundang provinsi lain untuk turut terlibat. ’’Selain sebagai bentuk pemasaran, kita juga bisa barter. Provinsi sana punya apa yang kita butuhkan, sebaliknya kita punya produk apa yang dibutuhkan mereka. Dengan ini, saya yakin ekonomi antardaerah bisa jalan,’’ urainya.
Di sisi lain, Hery juga mendorong pemerintah daerah getol melakukan pembinaan terhadap para pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Seperti melalui program kurasi produk. Sehingga produk yang dijual benar-benar berkualitas dan berdaya saing. ’’Kalau orang Jawa bilang, ada rupa ada harga. Memang harus ada kolaborasi antara DPRD, pemda, dan kelompok masyarakat, khususnya pelaku IKM. Saya yakin dengan konsep ini bapak bupati juga tertarik. Ini bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat,’’ jelasnya.
Di samping itu, berkembangnya IKM di Kabupaten Mojokerto akan bisa mengurangi angka pengagguran, seiring peluang tenaga kerja kian terbuka lebar di tengah masyarakat. Lebih jauh, diyakini juga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). ’’Prinsipnya, optimalisasi ekonomi kreatif ini sebagai upaya kita menuju kemandirian fiskal daerah. Jadi, ketergantungan dengan pemerintah pusat perlahan kita hilangkan,’’ pungkasnya. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi