WACANA pemindahan ibu kota pemerintahan Kabupaten Mojokerto mendapat dukungan penuh dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Apabila rencana ini terealisasi, dampaknya diyakini luas. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial budaya, sejarah, olahraga, hingga pariwisata akan bergerak lebih maju. Kehadiran alun-alun, masjid agung, dan pusat pemerintahan akan menjadi magnet aktivitas masyarakat sekaligus pengungkit pembangunan daerah.
Menurut anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, yang membidangi pemerintahan, Abu Rojad menyambut baik adanya wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ini serta terus mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pihaknya juga meminta pemkab untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. ’’Kami menyambut baik dan harus bersyukur kalau Pemkab segera memutuskan untuk merealisasi wacana itu. Namun tentunya pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai sarana pendukung,’’ ucapnya .
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Mojokerto V ini juga mengatakan, ditinjau dari segi kesiapan lahan, tentunya Mojosari dan sekitarnya yang telah siap. Namun hanya persoalan infrastruktur yang ada sekarang belum memadai. Sehingga dirinya menilai belum siap dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan tersebut. ’’Kalau melihat dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tidak sedikit, karena harus dimulai dari nol,’’ ujarnya.
Selain itu, sambungnya, dengan melihat kondisi yang ada sekarang tentunya pemerintah pusat yang harus sangat berperan dalam mempersiapkan pembangunan infrastrktur melalui dana APBN. Sebab kalau hanya mengandalkan dana APBD dalam pembangunan infrastruktur tentunya masih sangat terbatas sehingga akan berjalan lambat. Pasalnya, hal ini untuk memastikan anggaran yang bakal terserap untuk persiapan pembangunan sarana dan prasarana penunjang akan sangat besar.
Selain itu, proses pemindahan ibu kota perlu adanya peran serta di sekitar pusat pemerintahan kabupaten Mojokerto yang baru nanti. ’’Infrastruktur penunjang di wilayah kita masih sangat jauh. Konsekuensi tentunya anggaran akan terserap cukup banyak. Karenanya dalam mempersiapkan infrastruktur penunjang tetap tanggung jawab pemerintah pusat. Kami hanya mendorong dan mendukung agar wacana tersebut, bisa berjalan baik dan lancar,’’ pungkasnya. (bas/fen)
Editor : Hendra Junaedi