Menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto tentu membuat Eka Septya Juniarti mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat. Khususnya dalam peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di bumi Majapahit ini.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, sektor pendidikan dan kesehatan memang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga pemerintah tidak boleh abai dan harus melakukan pemenuhan melalui standar pelayanan minimal (SPM).
Untuk memperjuangkan hak-hak rakyat tersebut, lobi-lobi politik pun dilakukan agar turut menjadi prioritas ploting APBD setiap tahun. ”Saya sebagai anggota komisi IV (membidangi kesehatan dan pendidikan) harus bisa memastikan jika dua sektor itu selalu menjadi prioritas. Karena itu sudah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah kepada masyarakat,” ungkapnya.
Warga Dusun Banong, Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, ini tak jarang harus beradu argumen dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) demi memperjuangkan program pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut sebagai bentuk penyaluran aspirasi yang kerap dititipkan masyarakat kepada Eka ketika dirinya turun langsung ke bawah.
Sebagaimana prioritas yang sudah tersusun dalam Musrembang Kecamatan Jatirejo yang turut dihadiri Eka, pada Kamis (6/2) lalu. ”Jadi, forum musrenbang ini tidak menjadi formalitas yang dilakukan pemerintah daerah di setiap kecamatan, tetapi ini kita kawal betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Eka berharap, ke depan, semoga kepala daerah lebih fokus kinerja memimpin Kabupaten Mojokerto menjadi lebih baik, agar pencapaian tersebut berbuah manis dan menambah insentif fiskal, seperti tahun-tahun sebelumnya.
Peningkatan kinerja di berbagai sektor membuat pemkab banyak diganjar penghargaan. Bahkan, nilainya menembus Rp 68,9. Meliputi, program pengentasan kemiskinan ekstrem Rp 6,4 miliar, percepatan penurunan stunting Rp 6 miliar, penggunaan dan pembelian produk dalam negeri Rp 7,2 miliar, serta percepatan penyerapan anggaran Rp 6 miliar.
”Dengan keterbatasan anggaran, insentif fiskal ini sangat memengaruhi pada pembangunan daerah. Sehingga harapannya apa yang diusulkan desa ormas pendidikan dan kesahatan bisa terakomodir dan direalisasikan,” jelasnya.
Salah satunya terkait pengaktifan kembali puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan penerima PBID atau Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA) yang sebelumnya dinonaktifkan pemda. ”Sesuai data, sebenarnya capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mojokerto ini sebesar 98,80 persen, tetapi keaktifannya hanya sekitar 77 persen. Sehingga besar harapan kami kebutuhan dasar di bidang kesehatan ini jadi perhatian. Makanya, kita dorong, kita kawal, dan kita perjuangkan, agar bisa terealisasi,'' beber anggota dewan dua periode ini.
Pun demikian dengan mutu pendidikan. Eka juga kerap memperjuangkan kesejahteraan para guru. Utamanya, belakangan yang sering disoroti terkait insentif guru taman pendidikan Alquran (TPQ). Hingga akhirnya dalam beberapa tahun terakhir diamini pemda untuk dinaikkan. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi