Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, mengatakan, secara intensif pengendalian inflasi terus menjadi fokus pemerintah.
Bahkan tiap minggunya selalu dievaluasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) untuk menentukan langkah-langkah intervensi yang harus diterapkan.
’’Utamanya, kita masih fokus ke komoditas beras yang saat ini secara umum kenaikannya cukup luar biasa, bahkan terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto saja,’’ ungkapnya.
Teranyar, kata Teguh, ada surat masuk ke pemerintah dari perusahaan asal Ngoro bakal ambil peran dalam pengendalian inflasi dengan menggelontor puluhan ton di pasar Mojokerto.
’’Surat yang masuk perusahaan menawarkan akan menjual 50 ton beras jenis premium. Saat ini, suratnya masih kita naikkan ke pimpinan,’’ ungkapnya.
Menurutnya, ikut ambil perannya perusahaan dalam pengendalian inflasi ini tentu menjadi angin segar bagi pemda. Harga jualnya juga masih di bawah HET.
’’Per kilonya dijual di bawah HET beras premium yang ditetapkan pemerintah. Ini bagian dari sinergitas pengendalian inflasi daerah,’’ bebernya.
Tak sekadar itu, jika sebelumnya, pemda keluarkan kebijakan gerakan pembelian beras premium lokal kepada Bulog bagi ASN/Pegawai di lingkungan Pemkab Mojokerto.
Kali ini intervensi yang juga dilakukan pemda tak lain dengan menggelontorkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ukuran 5 kilogram.
Mekanismenya juga tidak lagi dilakukan di pasar-pasar, melainkan langsung ke masyarakat agar tepat sasaran.
Salah satunya yang sudah berjalan melalui operasi pasar di kantor kecamatan secara bergantian.
’’Kita akan selalu cek dengan ketersediaan beras yang ada di Bulog. Sasaran kita tidak mengarah ke penjualan di pasar, melainkan ke tempat-tempat stategis yang langsung bisa menyasar ke masyarakat. Seperti di kantor kecamatan,’’ tegasnya.
Sebab, kata Teguh, sesuai evaluasi, OP yang berlangsung di pasar selama ini diduga tidak tepat sasaran. Malah dinikmati segelintir orang yang juga berpekepentingan melakukan jual beli di pasar.
Dengan kata lain, tidak langsung ke rumah tangga yang memang benar-benar membutuhkan.
’’Karena kalau di pasar itu ternyata yang beli malah pedagang bukan masyarakat secara langsung, mohon maaf meski itu tidak semuanya, itu yang tidak kita kehendaki,’’ paparnya.
Tak sekadar itu, 881.800 ton beras yang menjadi bantuan pangan nasional juga sudah digelontorkan kepada 88.180 warga Kabupaten Mojokerto akhir September lalu.
Dengan masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras. Penyaluran ini juga sebagai upaya pemerintah dalam percepatan mengendalikan inflasi.
’’Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan gerakan pangan murah (GPM) yang dipelopori badan pangan nasional,’’ tuturnya.
Disinggung terkait harga di pasaran, Teguh menegaskan, sebenarnya sudah dalam posisi terkendali.
’’Artinya tidak dalam posisi naik, kita tinggal menunggu waktu untuk turun saja, ini kan masyarakat masih panic buying, jadi intervensi yang kita lakukan sudah mulai ada efeknya,’’ jelas Teguh. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah