KOTA – Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto disorot DPRD Kota Mojokerto. Satu-satunya badan usaha milik daerah (BUMD) milik pemkot itu dianggap ”mandul” alias belum mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini dinilai tak sebanding dengan penyertaan modal yang telah dikucurkan pemkot.
Terbaru, sorotan itu dituangkan kalangan legislatif dalam rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025. Dari 16 poin rekomendasi dan tiga catatan tambahan, salah satunya secara khusus menyinggung kondisi PDAM Maja Tirta yang masih nihil kontribusi pada PAD.
”Pemerintah Kota Mojokerto selama ini sudah beberapa kali memberikan penyertaan modal kepada PDAM, namun sampai saat ini masih belum ada kontribusi sama sekali pada PAD,” tutur juru bicara gabungan fraksi DPRD Nuryono Sugi Raharjo.
Menurutnya, kinerja perusahaan perseroan daerah (perseroda) milik pemkot itu perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebagai penyedia pasokan air untuk rumah tangga, Maja Tirta semestinya bisa menjadi salah satu penopang PAD. ”Harus ada evaluasi terkait SDM (sumber daya manusia) dan sarana dan prasarana (sarpras) agar kinerja PDAM meningkat,” tegas Bejo, panggilan Nuryono.
Dimintai konfirmasi terkait sorotan DPRD, Direktur Perumdam Maja Tirta Bambang Ribut Sugiatmono tak kunjung merespons. Hingga kemarin (3/5), Bambang tak menjawab pertanyaan mengenai kondisi yang dialami PDAM, kendala, hingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
Penelusuran Jawa Pos Radar Mojokerto dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang diterbitkan tahun lalu menyebutkan, nilai penyertaan modal yang disetor pemkot ke Perumdam Maja Tirta sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 43,5 miliar.
Rinciannya, Rp 240 juta sebagai modal dasar dan Rp 43,3 miliar sebagai modal tambahan. Penyertaan modal tambahan ini setidaknya telah berlangsung 16 kali sejak 1996 sampai 2015. Sementara itu, sejak 2016 sampai tahun ini, pemkot tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal untuk PDAM di APBD.
Tak hanya jadi perhatian DPRD, kinerja PDAM selama ini juga kerap dikeluhkan pelanggan. Pasalnya, pasokan ke rumah kerap mati dan kualitas air dianggap buruk. Kebocoran pipa menjadi salah satu penyebab kendala suplai air yang sekaligus membuat PDAM akhirnya merugi. Seperti yang terjadi tahun lalu, perbaikan pipa dan pompa intake yang rusak selama berhari-hari menyebabkan distribusi air terhambat. PDAM pun memberi kompensasi dengan mengirimkan tangki air gratis untuk pelanggan.
(adi/ris)
Editor : Imron Arlado