Menurut lembaga independen yang mengawal hak anak tersebut, terhentinya MBG justru menjadi beban bagi keluarga siswa, khususnya yang ekonominya kurang mampu. Di mana, mereka yang selama ini bergantung pada program MBG untuk mencukupi kebutuhan gizi seimbang anaknya, justru dituntut menyediakan asupan makan sendiri selama di sekolah.
’’Terhentinya MBG ini tentu menimbulkan kekecewaan di kalangan anak-anak, siswa, dan tentunya orang tua. Terutama bagi keluarga yang kurang mampu yang selama ini sangat bergantung pada MBG untuk mencukupi kebutuhan makan anak selama sekolah,’’ terang Sekretaris Jenderal Komnas PA Jatim Jaka Prima, kemarin (4/1).
Berdasarkan informasi yang diterima Jaka, berbagai SPPG di wilayah Kota Mojokerto telah menghentikan sementara penyaluran MBG, terhitung sejak libur semester ganjil pertengahan Desember 2025 lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, laporan yang diterima menyebutkan jika hampir semua dapur SPPG di Kota Onde-Onde juga berhenti secara serentak.
Mandeknya penyaluran ini disinyalir karena dana operasional belum dicairkan BGN. Meski demikian, sejumlah SPPG menjanjikan penyaluran MBG kembali aktif terhitung mulai Kamis (8/1), sesuai instruksi pusat. Akan tetapi, informasi tersebut ditegaskan advokat muda ini tidak terlalu transparan.
Mengingat, tidak semua masyarakat, terutama orang tua dan siswa mendapat informasi akurat tentang kelanjutan program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sehingga sempat terjadi kebingungan dan kecemasan di tengah-tengah masyarakat. ’’Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan masalah tersebut dan memastikan seluruh dapur MBG tidak berhenti, agar pemenuhan gizi anak terpenuhi sesuai target,’’ pungkasnya. (far/ris)
Editor : Fendy Hermansyah