JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Pulau Sumatera kini tengah berada dalam masa berkabung.
Serangkaian bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh sejak pekan terakhir November 2025.
Dampaknya meluas, menimbulkan kerusakan besar serta menelan korban jiwa dalam jumlah tinggi.
Tragedi ini kembali mengingatkan bahwa istilah “bencana alam” tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas peristiwa yang terjadi.
Baca Juga: Libur Panjang Akhir Tahun, Pemesanan Melonjak
Para ahli menyebut bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh dua faktor utama: faktor pemicu seperti curah hujan ekstrem, perubahan pola cuaca, dan dampak perubahan iklim; serta faktor penyebab struktural seperti kerusakan lingkungan, pembukaan lahan tidak terkendali, hingga lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Kombinasi kedua faktor inilah yang membuat wilayah Sumatera sangat rentan terhadap longsor dan banjir bandang.
Anggota DPR RI Rahmat Saleh menilai pemerintah pusat perlu segera menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara guna mempercepat pemulihan, pendistribusian bantuan, dan evakuasi korban.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah sudah bekerja keras, namun kapasitas mereka tentu ada batasnya,” ujar Rahmat di Jakarta, Minggu.
Baca Juga: Glamping Bersama Keluarga saat Liburan, Momen Quality Time di Alam Bebas
Ia menegaskan bahwa status bencana nasional dapat mempercepat koordinasi antarinstansi sekaligus membuka akses mobilisasi sumber daya dalam jumlah besar.
Laporan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa wilayah terdampak masih terputus dari jaringan transportasi.
Tim SAR, TNI, Polri, relawan, hingga pemerintah daerah bekerja secara bergiliran untuk menembus daerah terisolasi, namun kondisi cuaca ekstrem dan kontur wilayah menjadi tantangan besar.
Di sejumlah titik, arus sungai yang meluap menghanyutkan jembatan dan menyebabkan kerusakan infrastruktur penting.
Baca Juga: 18 Non-ASN Bersiap Demo Pemkot
Pulau Sumatera kini menanti keputusan penting dari pemerintah pusat. Dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah, kerusakan infrastruktur yang luas, dan ribuan warga yang membutuhkan bantuan, masyarakat berharap respons cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh dapat segera dilaksanakan.
Duka yang menyelimuti Sumatera menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas nasional demi menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa mendatang.
Tri Yulia Setyoningrum
Editor : Imron Arlado