JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Penolakan terhadap pemasangan stiker penerima bantuan sosial (bansos) semakin muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak warga mengeluh karena merasa tidak nyaman dengan kebijakan ini.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemasangan stiker ini merupakan inisiatif dari pemerintah daerah, yang bertujuan agar bansos disalurkan tepat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
“Sebenarnya itu inisiatif daerah untuk menempelkan stiker sebagai penanda, untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima dan yang lain tidak menerima,” kata Mensos, di Semarang, Selasa (25/11/2025)
Langkah ini juga diharapkan mempermudah dalam mengenali keluarga yang berhak menerima atau tidak menerima bantuan sosial.
Menurutnya, stiker ini hanya sebagai tanda untuk memastikan orang yang menerima bansos memang layak dan benar-benar membutuhkan bantuan.
“Jadi itu hanya sebagai tanda saja,” imbuhnya.
Kebijakan ini bukan untuk merendahkan atau mempermalukan penerima, melainkan untuk transparansi dan keakuratan dalam penyaluran bantuan.
Menariknya, sejumlah masyarakat justru memilih menolak menerima bansos setelah kebijakan ini diterapkan, karena merasa sudah cukup atau kondisi ekonomi mereka sudah membaik.
Menteri Sosial mengapresiasi tindakan ini sebagai bentuk kesadaran sosial yang baik. Ia menyebutkan ada lebih dari 30.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang secara sukarela menolak bantuan karena dirasa tidak lagi membutuhkan.
Kesadaran ini mencerminkan semangat solidaritas dan keinginan masyarakat agar bantuan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
Namun, penolakan dan kontroversi terhadap pemasangan stiker dan bansos tetap banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak orang menganggap stiker ini bisa membuat mereka merasa malu atau muncul stigma negatif dari lingkungan sekitar.
Contohnya pada kasus viral di salah satu wilayah di Bogor, di mana seorang pemilik rumah yang berstatus sebagai keluarga miskin dan menerima bansos ternyata memiliki mobil dan rumah yang tampak cukup baik.
Karena keberatan dengan stigma yang muncul akibat stiker dan kebingungan masyarakat, pemilik rumah itu memutuskan untuk mundur dari penerima bansos.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem data penerima bansos melalui Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Selain itu, pemerintah juga mendorong upaya transparansi dan edukasi kepada masyarakat agar mengurangi kesalahpahaman terkait tujuan pemasangan stiker tersebut.
Menteri Sosial menegaskan bahwa bagi yang memang memenuhi syarat, bantuan sosial akan tetap menjadi prioritas utama.
"Kita sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi orang yang memang sudah tidak memenuhi syarat. Tetapi bagi yang memenuhi syarat, tetap akan kita prioritaskan untuk menerima,” jelasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan bantuan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
"Semua untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat," pungkasnya.
(Rizma)
Editor : Imron Arlado