JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Istana merespon atas penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan mencari skema atau jalan keluar terkait pembayaran utang proyek Whoosh tersebut.
Hal tersebut disampaikanya dalam menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang tidak mau APBN digunakan untuk membayar utang kereta cepat atau Whoosh.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo setelah rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, (12/10).
Prasetyo menyebutkan soal utang Whoosh tidak termasuk dalam pembahasan ratas malam kemarin. “Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ungkapnya.
Namun demikian, Prasetyo menyatakan bahwa proyek Whoosh merupakan moda transportasi umum yang harus memperoleh dukungan perkembangan.
Ia juga memberikan penilaian mengenai proyek Whoosh yang menurutnya bermanfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta - Bandung.
“Faktanyakan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” katanya.
“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu perkembanganya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” lanjutnya.
Purbaya mengungkapkan hingga kini kementerian keuangan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan tersebut.
Ia menegaskan jika sudah ada pembahasan hal ini dengannya ia akan mengadakan jumpa pers mingguan dan memberitahu mengenai perkembanganya seperti apa.
"Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan, saya kasih tau updatenya seperti apa," Kata Purbaya via zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2026 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya tidak mau terhadap rencana pembayaran utang proyek Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibebankan kepada APBN.
Purbaya menilai beban utang tersebut seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menangani proyek tersebut.
“Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri.” Ungkap Purbaya.
Purbaya mengatakan bahwa Danatara memperoleh dividen sebesar Rp 80 triliun per tahun, menurutnya nominal tersebut seharusnya cukup untuk menangani masalah utang tanpa melibatkan APBN.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” katanya.
Sebelumnya BPI Danantara telah menyiapkan dua opsi mengenai penyelesain utang proyek Woosh tersebut, yang dimana opsi yang lain adalah membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur Woosh kepada pemerintah.
Proyek Woosh ini pendanaanya sebanyak 75 persen yang berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN, dan Jasa Marga.
Septian Trio/Devi
Editor : Imron Arlado