Menyusul banyaknya kursi jabatan kepala bagian (kabag), sekretaris dan camat yang mengalami kekosongan.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, rotasi mutasi memang menjadi agenda yang bakal dilakukan dalam waktu dekat.
Langkah itu sebagai upaya penataan sekaligus penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD). ’’Rotasi mutasi sudah kita agendakan untuk segera kita lakukan,’’ ungkapnya, kemarin.
Hanya saja, untuk gelombang pertama di era kepemimpinannya bersama Wabup Muhammad Rizal Oktavian ini tidak lansung dilakukan secara menyeluruh. Gus Barra menegaskan, kali pertama akan menyentuh para camat, kabag dan sekretaris.
Hal itu seiring banyaknya kekosongan jabatan yang terjadi belakangan ini. ’’Yang pasti kekosongan seperti camat dan kabag itu sangat menggangu, tentu akan memengaruhi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto,’’ tegasnya.
Setidaknya untuk eselon III, tercatat ada 20 jabatan yang mengalami kekosongan. Angka tersebut terbagi atas kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah, sekretaris dinas dan camat. Dari data tersebut enam di antaranya meliputi jabatan camat.
Baik karena ditinggal pensiun maupun promosi menjadi kepala organisasi perangkat daerah. Meliputi, Camat Kutorejo, Trawas, Gedeg, Kemlagi, Mojoanyar, dan Mojosari. Kini untuk sementara kekosongan itu diisi pelaksana tugas (Plt).
’’Saat ini sudah kita petakan. Yang jelas, kita isi dulu yang Plt-Plt itu, khusus yang camat kita selesaikan dulu, baru (berikutnya) kepala OPD,’’ tandasnya.
Pengisian kekosongan jabatan, lanjut Gus Barra, tak lain sebagai optimalisasi kinerja untuk suksesi program sebagaimana visi lima tahun ke depan. Yakni, mewujudkan Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil dan makmur.
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dengan empat misi yang disebut Catur Abhipraya Mubarok.
'’Untuk kinerja perangkat daerah harus dengan kekuatan penuh agar semakin optimal. Jadi, skema pengisian kepala OPD nanti yang memungkinkan pergeseran dulu baru selter,’’ urainya.
Sebelumnya, Bupati Mojokerto Muhamamd Albarraa menegaskan, akan mengevaluasi kinerja OPD secara berkala. Bahkan, orang nomor satu di pemkab ini mengancam akan mencopot kepala OPD jika berkinerja buruk dan tidak menjaga integritas sebagai abdi negara. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah