JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu (19/2/2025).
Salah satu menteri yang mengalami reshuffle adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Posisi Menteri Mendiktisaintek yang saat ini dijabatnya digantikan Guru Besar dari Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (FTI ITB).
Ia adalah Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Mendikti Saintek) pada tanggal 19 Februari 2025. Brian Yuliarto adalah seorang akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang baru-baru ini menjabat sebagai Wakil Rektor untuk Bidang Penelitian dan Inovasi.
Satryo Soemantri Brodjonegoro sebelumnya telah menyampaikan tanggapannya terkait polemik efisiensi anggaran.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, ia juga memastikan bahwa UKT tidak akan naik.
Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Selasa (18/2/2025), tepat satu hari sebelum dirinya mengalami reshuffle.
"Pendidikan adalah hak semua negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)," ucap Satryo, Rabu (19/2)
"Dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah, sehingga UKT tidak naik," tambahnya.
Satryo mengambil keputusan ini setelah mengajukan usulan agar anggaran perguruan tinggi tetap mengacu pada pagu awal.
Langkah tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Dalam rapat bersama Komisi X DPR pada Rabu (12/2/2025), Satryo mengungkapkan bahwa total pagu anggaran Kemendiktisaintek mencapai Rp 56,6 triliun.
Namun, ia menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemotongan anggaran hingga Rp 14,3 triliun.
Ia juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), yang awalnya dialokasikan sebesar Rp 6,01 triliun, mengalami pemangkasan hingga 50 persen.
"Selain itu ada bantuan lembaga dengan unggulan rupiah murni, ada BOPTN, pagunya Rp 6,018 triliun, itu dikenakan efisiensi dan anggaran 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu Rp 6,018 triliun," kata Satryo.
Ia menyatakan bahwa dengan adanya rencana tersebut, pemotongan anggaran dapat menyebabkan perguruan tinggi terpaksa menaikkan biaya kuliah.
"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," sambungnya.
Namun satu hari sebelum dirinya mengalami reshuffle, ia mengumumkan beasiswa seperti KIP-K dan UKT tidak mengalami kenaikan. FITRI
Editor : Imron Arlado