SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas layanan publik saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2026 di Surabaya, Kamis (2/7).
Menurut Khofifah, pemimpin birokrasi tidak cukup hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta melahirkan inovasi yang berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Kita berharap proyek perubahan yang telah dipresentasikan benar-benar dilaksanakan setelah peserta kembali ke institusinya," katanya.
Pada kesempatan itu, Khofifah mengapresiasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia yang kembali memberikan kepercayaan kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara PKN Tingkat II.
Khofifah juga menyampaikan selamat kepada 60 peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di berbagai daerah yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama sekitar empat bulan melalui metode blended learning.
Menurutnya, keikutsertaan peserta dari berbagai daerah mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap kualitas penyelenggaraan PKN Tingkat II di Jawa Timur.
Keberagaman peserta juga dinilai memperkuat jejaring kepemimpinan nasional, memperluas kolaborasi antardaerah, serta memperkaya praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu selaras dengan tema PKN Tingkat II tahun ini, yakni "Kepemimpinan Adaptif Berbasis Empati untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik sebagai Fondasi Resiliensi Nasional."
Khofifah mengatakan tema tersebut relevan dengan tantangan birokrasi yang diwarnai perubahan cepat, ketidakpastian global, kompleksitas persoalan publik, perkembangan teknologi, hingga berbagai krisis yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Menurutnya, pemimpin birokrasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, membangun inovasi sebagai solusi atas berbagai tantangan, memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, wilayah, dan kepentingan.
"Keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, berkualitas, transparan, dan berkeadilan," katanya.
Khofifah menambahkan, birokrasi yang adaptif dan inovatif menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.
Menurutnya, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, kekuatan institusi, kemampuan berinovasi, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.
Kegiatan tersebut, lanjutnya, memberikan pengalaman langsung mengenai praktik kepemimpinan berbasis empati, pelayanan publik saat krisis, serta pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Melalui pengalaman tersebut, para peserta belajar bahwa resiliensi nasional dibangun dari pelayanan publik yang tangguh. Ketika layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, saat itulah fondasi ketahanan bangsa semakin kuat," ujarnya.
Khofifah berharap seluruh ilmu, pengalaman, jejaring, serta proyek perubahan yang diperoleh peserta selama mengikuti PKN Tingkat II menjadi bekal untuk membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Jadilah pemimpin yang mampu mendengar sebelum memutuskan, merangkul sebelum memerintah, membangun kolaborasi sebelum mengandalkan kewenangan, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat," katanya.
Editor : Fendy Hermansyah