SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pemangku kepentingan mewujudkan Jatim sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional setelah provinsi itu meraih delapan penghargaan pada Anugerah Adinata Syariah 2026.
"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pondok pesantren, pelaku usaha, akademisi, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat yang terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa. (7/7)
Delapan penghargaan tersebut diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Iwan pada malam penganugerahan di Jakarta, Senin (6/7).
Jawa Timur meraih Juara I pada kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS).
Selain itu, provinsi tersebut meraih Juara II kategori Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Juara III kategori Pariwisata Ramah Muslim dan Inkubasi Bisnis Usaha Syariah, serta Juara IV kategori Wakaf.
"Delapan penghargaan yang kita raih menjadi bukti kesiapan Jatim sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional," katanya.
Menurut Khofifah, capaian itu merupakan hasil penguatan Halal Value Chain atau rantai nilai industri halal yang dibangun Pemprov Jatim secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pengembangan pelaku usaha, sertifikasi halal, pembiayaan syariah, industri halal, hingga perluasan akses pasar.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh ialah pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) Safe n Lock yang telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian penguatan ekosistem industri halal nasional.
Selain itu, Jatim memiliki 15 Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) serta 804 destinasi pariwisata ramah muslim yang dikembangkan untuk memperkuat sektor halal.
Penguatan ekosistem halal juga didukung 21 kawasan terpadu, 17 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 87 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 348.010 penyelia halal, 15 laboratorium halal, dan 573 Rumah Potong Hewan (RPH) halal.
Hingga Juni 2026, fasilitasi sertifikasi halal Pemprov Jatim telah menghasilkan 658.010 pelaku usaha dengan 1.695.437 produk bersertifikat halal. Jumlah usaha halal meningkat 105.067 usaha atau tumbuh 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
" Saat ini halal sudah menjadi customer value, bukan hanya soal sisi religius tapi ada value (nilai) di dalamnya. Dan kami senantiasa akan terus fokus," tegas Khofifah.
Khofifah mengatakan Pemprov Jatim juga memperluas pasar melalui pengembangan pariwisata ramah Muslim, kawasan halal, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah.
Sepanjang 2025, pemerintah provinsi melaksanakan delapan program inkubasi usaha syariah yang menjangkau 2.492 pelaku usaha, dengan 2.485 di antaranya berhasil meningkatkan omzet.
Ia menambahkan pengembangan ekonomi syariah turut diperkuat oleh 7.334 pondok pesantren berizin yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Menurut Khofifah, sebanyak 1.420 pondok pesantren telah memiliki program kewirausahaan, 97 pondok pesantren bersertifikat halal, 4.494 pondok pesantren memiliki rekening syariah, dan 177 pondok pesantren menjadi agen Laku Pandai.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Ketika pemerintah, pesantren, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama, maka ekosistem ekonomi syariah akan tumbuh semakin kuat sekaligus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.