AKTIVIS Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid mengatakan bahwa perempuan Indonesia masih memiliki beban ganda, dalam bidang politik misalnya saat menghadapi pemilihan umum (pemilu) di mana suara perempuan belum terwakili.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebutkan sembilan pejabat pemerintah kabupaten (Pemkab) Jember diduga melanggar asas netralitas dalam pemilihan umum berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan selama dua pekan.
PEMERINTAH Kabupaten Mojokerto Jawa Timur meminta kepada organisasi masyarakat (ormas) yang ada di kabupaten setempat untuk turut serta mewujudkan kondusifitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
KEJAKSAAN Negeri Denpasar mendalami adanya indikasi kepemilikan KTP, KK, dan akta kelahiran oleh dua warga negara asing (WNA) di Bali untuk kepentingan Pemilihan Umum 2024.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan segenap bangsa Indonesia bahwa pelaksanaan pemilu di Tanah Air setiap lima tahun sekali harus diperjuangkan.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan partainya menolak wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan para aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu harus cuti.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, secara tegas menolak politik identitas sebab bisa rawan memecah persatuan dan kesatuan bangsa, menjelang Pemilu 2024.
DI tengah tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang sedang berjalan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengeluhkan keterbatasan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang dimiliki. Dari lima ASN yang dibutuhkan, bawaslu baru menerima dua PNS yang siap membantu jalannya pengawasan.
