KEJAKSAAN Negeri Kabupaten Mojokerto turut memberi atensi atas dugaan rekrutmen tenaga harian lepas (THL) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2). Dalam waktu dekat, korps adhyaksa ini pun bakal melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak untuk mengungkap fakta tersebut.
DPRD Kabupaten Mojokerto menyoroti dugaan pembayaran sejumlah uang saat rekrutmen tenaga harian lepas (THL) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2). Legislator daerah ini tak hanya mendorong pemda transparan dalam memberikan sanksi. Namun, juga mendesak pemerintah untuk menyeret kasus ini ke ranah pidana.
