MANTAN Kepala Sub Bagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2018 Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto didakwa menerima suap senilai Rp57,1 miliar untuk melakukan pengurusan perkara di Mabes Polri.
DIREKTORAT Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penipuan pada penjualan tiket online konser band asal Inggris, Coldplay.
DIREKTUR Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mengelabui petugas Imigrasi di pelabuhan dan bandara saat memberangkatkan para pekerja migran non prosedural, sehingga menjadi korban eksploitasi di luar negeri.
DIREKTUR Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A. Bachtiar membenarkan pihaknya telah melakukan penahanan terhadap Archi Bella, tersangka kasus pencemaran nama baik, yang merupakan keponakan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkuham) Edward Omar Sharif Hiariej.
PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang sebanyak 20 warga negara Indonesia ke Myanmar.
BARESKRIM Polri melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi dari pihak Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait tindak lanjut dari laporan polisi dugaan tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah dengan terlapor AP Hasanuddin.
BADAN Reserse Kriminal Polri memburu importir atau pelaku tindak pidana masuknya pakaian bekas dari luar negeri secara ilegal yang telah merugikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Tanah Air.
PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap dua pelaku tindak pidana judi online berkedok trading yang memiliki omzet per bulan mencapai miliaran rupiah.
BARESKRIM Polri berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau "thrifting" dan akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
