Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekretaris Askab PSSI Mojokerto dimisioner, Alfiyah Berliyana mengatakan, memutar kompetisi KU memang menjadi kewajiban setiap Askab/Askot PSSI daerah. Hanya saja, tidak ada sanksi mengikat yang dijatuhkan oleh Asprov maupun PSSI pusat jika tidak mampu menggelar. ’’Memang tidak ada sanksi secara administratif bagi pengurus. Sesuai statuta PSSI tahun 2019, sanksi dijatuhkan ketika struktur pengurus tidak mampu diaktifkan ,’’ ujarnya.
Alfiyah menegaskan, sanksi hanya diberikan kepada tim wakil daerah yang tidak mampu berlaga di level provinsi hingga nasional. Khususnya di kategori usia Piala Soeratin, yakni usia di bawah 13 tahun (KU-13) dan 15 tahun (KU-15). Mereka tidak diperbolehkan berlaga di Piala Soeratin baik di level provinsi hingga nasional. Sanksi tersebut sama juga berlaku bagi keterwakilan tim daerah di Liga 3 ketika tidak mampu memenuhi persyaratan kompetisi amatir tersebut.
’’Logikanya, kompetisi di level daerah tidak digulirkan, berarti tidak ada tim juara. Padahal, syarat bisa berlaga di Piala Soeratin adalah mereka yang terpilih menjadi tim terbaik atau juara untuk mewakili ke level provinsi sampai nasional,’’ tegasnya.
Namun ancaman tersebut diyakini Alfiyah tidak akan berimbas ke Askab PSSI Mojokerto. Sebab, situasi sepak bola saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Bahkan, kompetisi mulai Liga 1 hingga Liga 3 juga belum jelas kelanjutannya.
Hal ini yang menjadi kesempatan bagi Askab PSSI untuk segera menuntaskan kewajibannya sebelum musim 2022 berakhir. Dimulai dari restrukturisasi pengurus lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan digelar Minggu (23/10). Kemudian dilanjut dengan persiapan memutar KU-8, KU-10, KU-13, dan KU-15.
’’Nanti akan menjadi pekerjaan rumah teman-teman terpilih dalam kepengurusan Askab PSSI Mojokerto periode 2022-2026. Masih ada kesempatan sampai awal tahun,’’ pungkasnya. (far/fen)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



