Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jembatan Era Majapahit

Y
KUNO: Jembatan Pagerluyung di Sungai Brantas, Desa/Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, salah satu peninggalan Belanda yang masih berfungsi hingga sekarang.
KUNO: Jembatan Pagerluyung di Sungai Brantas, Desa/Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, salah satu peninggalan Belanda yang masih berfungsi hingga sekarang.

Perahu Tambang Jadi Akses Menyeberang Sungai


Advertisement

 Peninggalan bangunan jembatan dari masa Kerajaan Majapahit tak sebanyak candi. Hal ini menandakan bisa jadi di era itu jembatan memang belum menjadi kebutuhan vital. Untuk menyeberangi sebuah sungai misalnya, orang-orang Majapahit diyakini lebih mengandalkan perahu.

 Meski demikian, bukan berarti tak ada jembatan pada masa imperium yang eksis 700 tahun silam ini. Dalam Kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca, Sri Nata Wengker alias Bhre Wengker pernah berbicara di depan para abdi dan pembesar kerajaan. Pupuh 88 mencatat, paman sekaligus mertua Raja Hayam Wuruk itu meminta agar jembatan dipelihara. Perintah serupa berlaku untuk jalan raya, bangunan, candi, hingga sawah.

 Pamong Budaya Pertama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jatim Tommy Raditya Dahana mengatakan, bangunan jembatan di era Majapahit memang sudah dikenal. Namun, sejauh ini belum ditemukan sumber yang mendeskripsikan bagaimana bentuknya. ”Di Negarakertagama tidak dideskripsikan bentuk konstruksinya,” jelasnya.

Advertisement

 Minimnya catatan mengenai jembatan memunculkan hipotesis jika jembatan sebagai penghubung dua daratan belum dibangun secara masif. Hal ini berkelindan dengan keberadaan sungai sebagai jalur transportasi utama. Pada abad ke 13-16 Masehi itu, menurut Tommy, sungai-sungai di wilayah kekuasaan Majapahit dilintasi kapal dan perahu.

 Berbagai catatan sejarah menggambarkan betapa sibuknya aktivitas di Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Dua sungai di Jawa Timur, pusat pemerintahan Majapahit, itu menjadi jalur kapal dan perahu yang mengangkut barang dagangan dari daerah pedalaman ke pelabuhan. Menggunakan transportasi air pula, mobilitas masyarakat ditopang. ”Di sungai-sungai besar masyarakat lebih mengandalkan perahu penyeberangan yang dikenal dengan perahu tambang,” tuturnya. 

Tommy menyatakan, pola kehidupan ini diperkuat dengan adanya pengaturan pajak mengenai perahu tambang pada era Majapahit. Menurut dia, sistem pungutan serupa juga diberlakukan kerajaan di kawasan pelabuhan. Dengan demikian, jasa perahu tambang yang eksis sampai sekarang ternyata sudah ada sejak Majapahit. Salah satunya jasa penyeberangan di Desa Betro, Kecamatan Kemlagi, yang saat ini masih diandalkan masyarakat Mojokerto dan Jombang. (adi/ris)

Advertisement

Artikel Terkait

Hukum Pidana Era Majapahit, Tak Mengenal Penjara, Terapkan Pengasingan

Hukum Pidana Era Majapahit, Tak Mengenal Penjara, Terapkan Pengasingan

KARAKTER hukuman pidana pada masa Kerajaan Majapahit cenderung mengutamakan pembalasan yang setimpal dan pemulihan korban. Karena itu, mayoritas sanksi bagi pelaku kejahatan berupa pidana mati dan denda. Di era kerajaan

Hukum Pidana Era Majapahit, Didominasi Hukuman Mati dan Denda

Hukum Pidana Era Majapahit, Didominasi Hukuman Mati dan Denda

Sanksi tindak pidana pada masa Kerajaan Majapahit didominasi dengan hukuman mati dan denda. Berbagai perkara kejahatan hingga urusan perdata diatur dalam Kitab Kutaramanawa Darmasastra yang berposisi layaknya KUHP dan KU

Tanaman Aren di Masa Kerajaan Majapahit, Dianggap Tanaman Dewa, Jadi Pengusir Setan

Tanaman Aren di Masa Kerajaan Majapahit, Dianggap Tanaman Dewa, Jadi Pengusir Setan

tanaman aren memiliki posisi yang tinggi di mata masyarakat Kerajaan Majapahit. Dianggap sebagai tanaman dewa perwujudan istri Batara Guru, aren dipercaya dapat mengusir roh jahat hingga hama pertanian. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer