Oleh : Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I.
Staf Khusus Menteri Desa & PDT
ADA kebiasaan yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan kita: merasa paling cepat memahami persoalan, sekaligus paling mudah menyimpulkan kesalahan orang lain. Cukup membaca satu berita, melihat sebuah unggahan di media sosial, atau mendengar cerita dari seseorang, kita seolah sudah mengetahui seluruh persoalannya. Tanpa merasa perlu mencari tahu lebih jauh, penilaian dan penghakiman segera diberikan.
Fenomena tersebut belakangan dikenal dengan istilah cancel culture. Sebuah kecenderungan ketika seseorang, tokoh publik, atau bahkan institusi mendapatkan kecaman, penolakan, hingga pengucilan sosial akibat ucapan atau tindakan yang dianggap bermasalah. Pada satu sisi, fenomena ini dapat menjadi bentuk kontrol sosial.
Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, menuntut pertanggungjawaban, dan menyuarakan keberpihakan terhadap korban ketidakadilan. Namun, persoalan muncul ketika kritik kehilangan batas kewajaran dan berubah menjadi penghakiman massal. Seseorang bisa kehilangan reputasi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial hanya karena satu peristiwa yang viral.
Ironisnya, proses penghakiman sering kali berlangsung jauh lebih cepat daripada upaya mencari kebenaran. Ruang klarifikasi menjadi sempit, permintaan maaf belum tentu diterima, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan seolah tidak lagi tersedia. Kesalahan seseorang akhirnya tidak hanya dipersoalkan sebagai perilaku yang perlu diperbaiki, tetapi seakan menjadi identitas permanen yang melekat pada dirinya.
Padahal, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan yang sesungguhnya. Seseorang yang hari ini melakukan kesalahan mungkin sedang menghadapi persoalan yang tidak pernah kita ketahui. Orang yang terlihat diam belum tentu tidak peduli. Bahkan, mereka yang tampak bahagia sekalipun bisa jadi sedang menyimpan kegelisahan yang tidak ingin diceritakan kepada siapa pun.
Tentu, bukan berarti setiap orang yang melakukan kesalahan harus dibebaskan dari kritik atau pertanggungjawaban. Ada tindakan yang memang harus mendapatkan konsekuensi, terlebih jika menyangkut hak dan keselamatan orang lain. Namun, keadilan semestinya tidak kehilangan kebijaksanaan.
Kita perlu membedakan antara mengoreksi kesalahan dan menghancurkan kehidupan seseorang. Sebab, tujuan kritik sosial seharusnya mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, bukan sekadar memuaskan kemarahan bersama. Bukankah setiap orang, selama masih hidup, memiliki kesempatan untuk belajar, bertobat, dan memperbaiki diri?
Allah berfirman, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Maidah: 8).