Oleh: Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I.
Staf Khusus Menteri Desa dan PDT
Setiap bulan Agustus, merah putih berkibar di seluruh penjuru negeri. Gapura dicat ulang, jalan-jalan dipenuhi umbul-umbul, dan berbagai perlombaan digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Semua itu merupakan ekspresi kegembiraan yang patut disyukuri. Namun, di tengah semarak perayaan tersebut, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan: apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan, atau juga harus dimaknai?
Di era digital, tantangan bangsa telah berubah. Dahulu penjajah merampas tanah, hasil bumi, dan kedaulatan bangsa. Kini ancaman hadir dalam bentuk yang lebih halus. Bukan lagi penjajahan fisik, melainkan banjir informasi, hoaks, ujaran kebencian, serta budaya instan yang perlahan menggerus kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis. Kita memang telah merdeka secara politik, tetapi belum tentu sepenuhnya merdeka secara intelektual.
Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya kemampuan literasi membaca masyarakat Indonesia. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan membaca pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara maju dan tertinggal dibanding beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Mengutip satudata.com menyebutkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah cukup rendah dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data ini bukan sekadar angka, melainkan cermin bahwa budaya membaca masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa.
Perlu kita pahami bahwa bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai senjata perjuangan. Para tokoh pergerakan nasional melawan penjajahan bukan hanya dengan bambu runcing, tetapi juga melalui tulisan, buku, surat kabar, diskusi, dan pendidikan. Mereka memahami bahwa rakyat yang cerdas tidak mudah diperdaya. Karena itulah, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan berpikir.
Ironisnya, di banyak tempat perayaan 17 Agustus justru lebih menonjolkan hiburan daripada penguatan nilai kebangsaan. Bahkan tidak sedikit daerah yang menggelar karnaval dengan dentuman sound horeg yang memekakkan telinga, seolah kemeriahan identik dengan kebisingan. Padahal semangat kemerdekaan seharusnya menghadirkan ruang untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.
Refleksi tersebut menjadi semakin penting ketika kita melihat kondisi di desa-desa. Tidak sedikit perpustakaan desa yang dahulu dibangun dengan semangat mencerdaskan masyarakat kini kehilangan fungsinya. Rak-rak buku dipenuhi debu, ruang perpustakaan berubah menjadi gudang penyimpanan arsip, bahkan koleksi buku-buku tentang pertanian, peternakan, kewirausahaan, kesehatan, dan teknologi desa tidak pernah lagi disentuh. Padahal ilmu-ilmu terapan tersebut dapat menjadi bekal masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Karena itu, program digitalisasi desa harus dipahami sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar penyediaan fasilitas internet. Layanan Wi-Fi gratis yang kini mulai hadir di berbagai desa seharusnya dimanfaatkan untuk mengakses pengetahuan, mengikuti pelatihan daring, memperluas pemasaran produk UMKM, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta mendukung pembelajaran anak-anak. Akan sangat disayangkan apabila fasilitas tersebut hanya digunakan untuk menggulir media sosial tanpa arah atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar.
Perayaan kemerdekaan pun dapat diberi makna yang lebih mendalam. Selain lomba dan hiburan, desa dapat mengadakan festival literasi, bedah buku, lomba menulis sejarah desa, pameran inovasi UMKM, diskusi kebangsaan, atau gerakan membaca bersama. Dengan demikian, bulan kemerdekaan bukan hanya menjadi ruang bergembira, tetapi juga momentum memperkuat kualitas sumber daya manusia.
