Desa Besar Bernama Indonesia
PEMERINTAH melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2024, menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Penetapan tanggal ini mengacu pada tanggal dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Momentum ini memang patut diperingati sebagai peristiwa bersejarah karena dengan UU No. 6/2014 negara memberi pengakuan tentang pentingnya peran desa sebagai pondasi pembangunan nasional dengan memberikan otonomi bagi desa untuk mengelola sumber daya dan potensi lokalnya secara mandiri.
Hal yang paling gamblang dalam menggambarkan sprit kekuatan otonomi desa dalam UU Desa adalah kewajiban pelaksanaan Swakelola dalam penggunanaan dana desa. Artinya dana yang dialirkan ke desa bisa terserap secara optimal bagi pembangunan yang ada di desa, sehingga desa dan segala komponen di dalamnya tidak lantas hanya menjadi pipa salur keuangan Negara. Akan tetapi juga menjadi tabung kelola dan produksi, yang melibatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam memberdayakan desa.
Desa dengan potensi sumber daya alam, budaya, dan sosial yang melimpah, bisa menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan, dan menjadi pilar utama dalam membangun perekonomian nasional yang berkelanjutan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Bung Hatta, bahwa "Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa". Ungkapan ini bukan hanya menyiratkan kesan dan harapan akan peranan desa dalam membangun Indonesia. Lebih dari itu tersirat sebuah pesan bahwa pengelolaan segala sumber daya yang ada harus dilakukan dengan penuh keseriusan dan kematangan manajerial.
Indonesia adalah salah satu dari 17 negara mega-biodiversitas di dunia. Hutan tropis, satwa endemik, serta ekosistem laut seperti terumbu karang menjadikan Indonesia pusat keanekaragaman hayati dunia. Desa di Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan tambang. Produk-produk seperti padi, kelapa sawit, kopi, rempah-rempah, hingga hasil laut seperti ikan dan rumput laut seringkali berasal dari desa. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya ini dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional.
Ketahanan Pangan Berbasis Desa
Keresahan dan kekahawatiran akan terancamnya suplai bahan pangan di Indonesia sudah lam ada sejak masa penjajahan Belanda. Setelah VOC dinyatakann bangkrut, pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk sebuah badan yang mengurusi pengadaan dan penyediaan bahan pangan. Badan tersebut bernama Voeding Midedelen Fonds atau VMF pada tahun 1939. Kemudian di setiap era pemerintahan selalu ada badan khusus yang menangani ketahanan pangan nasional, dengan berbagai nama. Presiden Prabowo dalam Asta Cita juga mencantumkan Swasembada Pangan sebagai program prioritasnya. Hal ini kemudian diperkuat oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebut pada 2025 terdapat anggaran Rp 16 triliun di desa yang diperuntukan untuk program ketahanan pangan. Dengan demikian desa akan menjadi ujung tombak ketahanan nasional, sebagai langkah perwujudan visi Desa Daulat Pangan pada 2030.
Selain memanfaatkan sumber daya alam sebagai basis produksi pertanian dan perkebunan, juga memiliki potensi ekonomi dengan menjadikan wahana wisata berbasis desa. Desa-desa yang memiliki keindahan alam, budaya, dan tradisi khas dan unik, mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi Desa sebagai destinasi wisata sangat terbuka sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa desa yang bisa dijadikan contoh adalah Desa Penglipuran di Bali, Desa Sade di Lombok, Desa Kembangbelor Pacet, Mojokerto Jawa Timur, dan Desa Wae Rebo di Flores yang memiliki ciri khas sebagai destinasi wisata budaya. Potensi inilah yang akan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan menjadi kunci sukses dalam memajukan perekonomian desa yang akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.
Dengan modal sosial dan budaya yang tinggi, desa bisa menjadi tempat berkembangnya berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Falsafah gotong royong yang melekat di kehidupan masyarakat desa adalah modal utama bagi terbentuknya sebuah sistem ekonomi Koperasi. Sehingga produk lokal seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan kain tradisional seperti batik bisa diakomodir dalam sebuah komunitas ataupun paguyuban. Dengan dukungan teknologi dan akses pasar, UMKM desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Sebagai contoh di Desa Bejijong Mojokerto dikenal dengan berbagai produk unggulan, misalnya kerajinan cor kuningan, ataupun batik khas Majapahit.
Daya Dukung Dana Desa dan Peran Strategis Pendamping Desa
Semua potensi tersebut semakin kuat dengan adanya daya dukung pemerintah melalui pemberian Program Dana Desa. Sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, pemerintah telah menggulirkan program dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Besaran dana desa yang diberikan mencapai Rp 71 triliun pada tahun ini.
Untuk memastikan efisiensi dana desa yang dikelola pemerintah desa, UU No. 6/2014 juga mengamanatkan dibentuknya Tenaga Pendamping Desa. Pendamping desa merupakan aktor penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pendamping desa bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis lokal. Sebagai mitra Pemerintah Desa, Pendamping Desa dituntut bisa memastikan serapan Dana Desa bisa digunakan secara maksimal sehingga potensi desa melalui pembangunan berkelanjutan (sustainable), dan pemberdayaan masyarakat, desa dapat menjadi kekuatan yang tak tergantikan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Pendamping desa memiliki peran strategis dalam membangun kekuatan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, mendorong inovasi, dan memperkuat kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru . Tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan strategi yang tepat, kolaborasi, dan komitmen bersama untuk membangun desa yang mandiri dan berdaya saing dan memaksimalkan peran desa untuk terus menjadi sumber kekuatan ekonomi bagi bangsa Indonesia yang kita harapkan bersama menjadi Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur, Gemah Ripah loh Jinawi. Membangun Desa, Membangun Indonesia. (*)
*) Staf Khusus Menteri Desa & PDT
