
ISU kemiskinan selalu menjadi topik menarik, tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga di Pemerintah. Jika digali lebih dalam, justru akan muncul fenomena yang tidak kalah menarik untuk diperbincangkan, atau seringnya, dipertanyakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,90 juta orang, menurun dari September 2022 yang lalu. Beberapa komoditas disebut mempunyai pengaruh besar dalam garis kemiskinan, seperti beras, rokok, daging ayam ras, telur ayam ras, dll. Kemunculan rokok sebagai penyumbang terbesar nomor dua, menimbulkan beberapa pertanyaan dan pernyataan yang berbeda-beda. Ada yang beranggapan, rokok menyebabkan kemiskinan. Tapi ada juga yang menanyakan apakah rokok saat ini menjadi bagian dari sembilan pokok makanan sehingga ikut dimasukkan dalam komoditas perhitungan garis kemiskinan.
Gaya Hidup
Tidak bisa dipungkiri, bahwa konsumsi rokok sudah menjadi gaya hidup tersendiri di masyarakat. Tak memandang usia, jenis kelamin ataupun status sosial ekonomi, tua, muda, lelaki ataupun perempuan, berpendidikan atau tidak, miskin, kaya, tidak satupun rasanya golongan yang tidak tersentuh rokok. Padahal, konsumsi rokok justru lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada kemanfaatannya, bahkan menurut WHO, kebiasaan merokok dapat menyebabkan munculnya penyakit kronis pada usia produktif dan meningkatkan angka kesakitan serta kematian prematur yang tinggi. Segala dampak negatif rokok bagi kesehatan sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh berbagai sumber. Namun hal ini tidak menyurutkan keinginan masyarakat dalam mengkonsumsi rokok. Bahkan menurut data Susenas, konsumsi rokok justru mengalami peningkatan. Para konsumen rokok sulit untuk menghilangkan kebiasaan merokok, karena terdapat faktor farmakologis, yaitu kandungan zat dalam rokok yang bisa menimbulkan kecanduan. Selain itu, ada pula masyarakat yang memiliki mindset dengan merokok akan lebih meningkatkan konsentrasi, menghilangkan stres atau tekanan, dan memberikan kenyamanan.
Sebenarnya, untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat, pemerintah telah membuat batasan mengenai iklan rokok, pemasangan gambar ‘mengerikan’ pada kotak rokok, dan penentuan harga eceran terendah. Selain itu, sejak 1 Januari 2024 Pemerintah melalui Kemenkeu telah menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara rata-rata menjadi 10 persen (diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022). Beberapa pengamat menilai, kenaikan CHT yang mengakibatkan kenaikan harga rokok, akan mengurangi tingkat konsumsi rokok di masyarakat. Faktanya, memang harga rokok mengalami kenaikan yang terus menerus. Namun, Data Susenas Maret 2023 menunjukkan jumlah pengeluaran penduduk untuk rokok tetap mengalami kenaikan. Rokok kerap menjadi salah satu komoditas penyebab inflasi. Hal ini bisa jadi mengindikasikan bahwa konsumsi rokok masyarakat tetaplah sama, dan masyarakat tak keberatan merogoh kocek lebih dalam karena harga rokok yang semakin tinggi.
Komoditas Penyumbang Kemiskinan
Kemiskinan, dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (GK). Angka ini menunjukan minimum pengeluaran rata-rata tiap orang untuk memenuhi kebutuhannya dalam sebulan, baik makanan maupun non-makanan. GK Indonesia pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 550.458. Kabupaten Mojokerto memiliki GK di bawah GK nasional yaitu sebesar Rp 486.520. Maka, setiap penduduk Mojokerto yang memiliki rata-rata pengeluaran bulanan di bawah angka tersebut, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Perihal mengapa rokok dimasukkan ke dalam komoditas yang ditetapkan, BPS menjelaskan, hal ini disebabkan karena konsumsi rokok di masyarakat Indonesia cukup tinggi.
BPS sendiri menggunakan metode arus utama yang banyak digunakan negara-negara berkembang untuk mengukur kemiskinan, yaitu konsep kebutuhan dasar. Konsep tersebut mengukur komoditas-komoditas yang banyak dikonsumsi. Pada GK nasional, rokok memiliki andil sebesar 12,14 persen di perkotaan, dan 11,34 persen di pedesaan. Angka ini menunjukkan, bahwa sebesar 12,14 persen dan 11,34 persen dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, dihabiskan untuk konsumsi rokok. Analoginya, seseorang yang sudah dikategorikan miskin dan hanya memiliki uang sepuluh ribu, bisa saja memilih antara membeli nasi bungkus untuk keluarga atau segelintir rokok untuk dirinya sendiri. Ini adalah gambaran kemana pengeluaran penduduk miskin dihabiskan. Maka, dibanding menyebut rokok sebagai penyebab kemiskinan, akan lebih tepat jika menganggap rokok sebagai komoditas yang cukup banyak dikonsumsi penduduk miskin bahkan terbanyak setelah beras. Selaras dengan nasional, di Kabupaten Mojokerto, rokok juga memiliki kontribusi sebesar 11,30 persen pada garis kemiskinan. Saat komoditas beras menjadi komoditas penyumbang terbesar pertama, rokok juga menjadi komoditas penyumbang terbesar berikutnya.
Sebenarnya, jika bisa memilih, tidak ada satupun penduduk yang ingin masuk ke dalam jurang kemiskinan. Miskin tentu bukanlah pilihan. Namun konsumsi masih bisa menjadi pilihan berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Memprihatinkan memang, jika nyatanya penduduk miskin lebih memilih menghabiskan pengeluarannya untuk rokok dibanding bahan makanan sehari-hari yang lebih bermanfaat. Pun demikian, kebanyakan penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto bukanlah pengangguran, 60,48 persen adalah penduduk yang bekerja, artinya penduduk yang sudah memiliki penghasilan. Akan lebih bijak jika penduduk, utamanya yang masuk dalam kategori miskin, mengalihkan penghasilannya untuk kebutuhan rokok menjadi pengeluaran untuk komoditas makanan yang lebih memiliki kilokalori. Perubahan mindset dan pola konsumsi masyarakat inilah yang seharusnya segera didorong untuk dibenahi. Pemerintah selain memiliki peran penting dalam hal ini untuk menetapkan regulasi yang mengatur produksi rokok ataupun supply rokok sehingga sampai ke masyarakat. Namun juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, sebab tidak ada yang lebih baik dari kesadaran masyarakat, baik kategori miskin ataupun tidak, untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi konsumsi rokok.
*Statistisi Muda BPS Kabupaten Mojokerto



