
MASA jabatan yang terpangkas akibat pilkada serentak pada 2024 mendatang berimbas pada keputusan politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pincang. Bagaimana tidak, janji kampanye yang harus direalisasikan selama satu periode, 5 tahun, kini harus dipaksakan tuntas 3,8 tahun. Kondisi itu tentu jadi taruhan kepercayaan publik di masa kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad Albarraa (Ikbar).
Belum lagi, di tengah kekuatan keuangan daerah yang terbatas, pemda harus menyisihkan anggaran jumbo untuk kepentingan pilkada serentak 2024. Situasi ini kembali menjadikan penuntasan janji politik tak sempurna dan terkatung-katung.
Kepincangan itu salah satunya terjadi pada pemberian insentif guru TPQ, nominalnya hanya Rp 400 ribu per tahun atau jauh di bawah janji politiknya Rp 1,2 juta per tahun. Realisasi ini tentu jauh di bawah kesejahteraan seorang pendidik jika dibandingkan kontribusi dan pengabdiannya dalam mencerdaskan generasi muda yang berakhlak.
Belum lagi, pencoretan 92.559 kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran daerah (PBID). Kondisi ini menjadikan rakyat miskin terkatung-katung saat berobat rutin. Ironisnya, pencoretan per Agustus ini tidak berdasarkan rekam jejak masyarakat yang tengah tercatat berobat rutin, melainkan dilakukan acak karena penyesuaian ketersediaan anggaran.
Tidak seimbangnya keuangan daerah menjadikan rasionalisasi anggaran jadi jurus pamungkas yang diambil. Untuk mengejar capaian visi-misi sejumlah mata anggaran yang dianggap tidak efektif dilakukan refocusing. Di antaranya, menurunkan standar harga makanan dan minuman (mamin), dari semula Rp 44 ribu menjadi Rp 35 ribu per kotak, melarang jajaran OPD rapat yang tidak penting di hotel, hingga memangkas biaya perjalanan dinas. Sehingga, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan ke program prioritas yang sejalan dengan janji-janji politik semasa kampanye 2020 lalu. Utamanya bidang infrastruktur.
Benar saja, tahun ini belanja modal infrastruktur pada anggaran induk diploting Rp 337 miliar lebih. Angka ini terbagi dalam belanja modal jalan, jaringan irigasi sebesar Rp 177 miliar. Sedangkan belanja infrastruktur gedung dan bangunan capai Rp 160 miliar. Jika dibanding tahun lalu pada APBD, tahun ini tergolong meningkat sekitar Rp 31 miliar. Porsi cukup besar untuk infrastuktur ini sebagai upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan prioritas sekaligus pemerataan pembangunan hingga pelosok desa. Membangun dari desa jadi kunci peningkatan ekonomi di tengah masyarakat.
Pun demikian pada 2024, pembangunan infrastruktur kembali digenjot. Dari kekuatan APBD sebesar Rp 2,681 triliun, hampir Rp 500 miliar di antaranya untuk infrastruktur. Khusus di dinas PUPR, anggaran diploting capai Rp 325 miliar dan terbagi dalam 108 paket. Pembangunan akan menyentuh jalan yang rusak, jembatan, hingga jaringan irigasi. Ploting itu sebagian besar untuk proyek fisik jalan dan jembatan dengan pagu Rp 289 miliar. Disusul, proyek bendung dan jaringan irigasi untuk pertanian sebesar Rp 15 miliar, proyek drainase Rp 10 miliar. Lalu, gedung Rp 9 miliar serta untuk air minum dan sanitasi diploting Rp 2 miliar. Angka ini belum lagi pada BK khusus desa dan proyek fisik di sejumlah OPD sebagai mandatory spending, meliputi bidang kesehatan dan pendidikan.
Ploting Rp 325 miliar pada dinas PUPR ini meningkat dibanding 2023 dengan pagu anggaran Rp 256 miliar. Naiknya anggaran ini juga memperbanyak sasaran pengerjaan fisik yang harus dituntaskan. Salah satunya infrastruktur jalan raya. Jika sebelumnya menyasar 35 ruas jalan poros antardesa dengan panjang 36,8 kilometer (km) dan tiga jembatan, pada 2024 jalan dan jembatan total ada 74 paket. Meliputi, 6 paket jembatan dan 68 paket pada ruas jalan.
Pemda meyakini, dengan akses jalan yang apik dan lebar secara otomatis akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di segala sektor. Mulai dari pertanian, pariwisata, industri hingga investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mendongkrak ekonomi kerakyatan. Termasuk pendidikan, dan kesehatan. Program prioritas itu seiring menjawab kebutuhan masyarakat.
Begitu juga terkait peningatan SDM, juga getol berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur. Hasilnya, era kepemimpinan Ikbar, tahun ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat di atas 80 persen dari sebelumnya di 2022 sebesar 74,89 persen.
Di sisi lain seabrek kebijakan politik ini juga erat kaitannya dengan running pada kontestan di 2024. Tak heran, dalam setiap kesempatan Ikfina berusaha meyakinkan masyarakat jika pemangkasan masa jabatan pada periode ini, itu tidak adil. Kondisi itu membuat pemda harus berfikir keras untuk merubah kebijakan politik yang harus dijalankan di akhir masa kepemimpinan. Jangan sampai tak sempurnanya realisasi janji politik dianggap pepesan kosong dan membuat suara rakyat berpaling.
Belum lagi, pada 2024 mendatang visi-misi Dwitunggal Ikbar terbelah. Pecah telur visi-misi yang dicapai seakan tak Dwitunggal lagi. Keduanya dipastikan akan berhadapan untuk merebut suara hati rakyatnya. 2024 menjadi momentum adu kekuatan hingga akar rumput. Siapa yang mempunyai pengikut militant bisa dipastikan jadi sang juara. Dan menduduki singgasana. Menjadi nahkoda di kursi peringgitan untuk periode berikutnya. Situasi ini sudah santer terdengar di kalangan pejabat pemkab. Bahkan jadi perbincangan disetiap kalangan dan tongkrongan. Hingga akhirnya menjadikan keharmonisan ’’keluarga’’ juga kian renggang. Bagi yang baper akan berkelok. Yang konsisten akan tetap membersamai rakyatnya, dengan tetap BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
Terbelahnya Dwitunggal pada pilkada 2024, dikuatkan setelah keduanya sudah mulai menabung tiket untuk bisa mengikuti kontestasi. Terbaru, Ikfina secara resmi mendapat rekomendasi dukungan dari Partai Golkar. Dukungan ini diserahkan langsung ketua umum partai berlogo pohon beringin di tengah konsolidasi pemenangan Pilpres dan Pileg 2024 di Sidoarjo, Sabtu 23 Desember 2023.
Sebaliknya, pada 30 Juni 2022, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mojokerto juga sepakat mengusung Gus Bara sebagai calon bupati untuk maju di Pilkada 2024. Tekad ini sesuai aspirasi para kader PAN di tengah rapat kerja daerah (Rakerda) 1 di Mojosari.
Pada dasarnya, pada pengujung 2023, publik tetap sabar dan merespons positif keduanya berhadapan di pesta demokrasi mendatang. Kontestasi pun dipastikan kian seru lantaran keduanya menjadi salah satu putra dan putri terbaik di bumi Majapahit. Kondisi ini tentu menjadi semangat baru di pengujung tahun ini. Semoga pada 2024, Kabupaten Mojokerto mendapatkan pemimpin yang tetap berpihak pada rakyat sebagai pemegang kedaulan tertinggi. Sekaligus, bisa mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur. Tak sekadar retorika belaka.
Dan yang terpenting, kita berdoa, pada 2024, hidup kita harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain layaknya filosofi salah satu tokoh pewayangan Jawa, Semar (Janggan Smarasanta), yakni, Urip Iku Urup!.
*Wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto



