
KPU seharusnya tidak membuka celah pada mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilu legislatif (pileg). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD (PKPU 10/2023) dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPD (PKPU 11/2023) menjelaskan secara sederhana bahwa mantan terpidana korupsi diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu lima tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik. Bukannya membantu untuk pemberantasan korupsi, KPU justru menggelar karpet merah untuk para koruptor dalam pesta demokrasi tahun 2024.
Kini korupsi menjadi budaya epik di kalangan politisi, sentimen publik salah satunya di latar belakangi dengan banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi. Jika eks napi diberi kebebasan untuk maju menjadi caleg pemilu tahun 2024 akibatnya, tingkat kepercayaan publik semakin rendah pada DPR dalam konteks demokrasi dan pemberantasan korupsi.
Mengutip Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menjelaskan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu. Jika ada larangan eks napi koruptor nyaleg akan bersinggungan dengan UU HAM diatas, lantas apa yang harus dipentingkan? Pejabat publik dikuasai para koruptor atau perlindungan HAM?
Jika masyarakat sudah memiliki HAM, seharusnya mereka benar-benar menggunakan hak-haknya dengan baik, bukannya untuk dijadikan bahan perdebatan ketika sudah mendapatkan sanksi hukuman untuk para koruptor.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum di mana dan siapapun yang menentang atau melanggar hukum akan diberi sanksi dengan seadil-adilnya dengan tidak membeda-bedakan jabatan, agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Para koruptor akan merajalela dan menggampangkan jika masih diberi kesempatan untuk menjadi caleg setelah 5 tahun pidana.
Kemungkinan besar akan terjadi korupsi kembali, karena pasti akan berpikir untuk apa takut menjadi narapidana korupsi jika setelah 5 tahun keluar pidana penjara masih bisa menjadi caleg kembali. Jadi perdebatan selanjutnya, apakah hak-hak sipil dibatasi? Dalam konstitusi secara jelas dijelaskan dalam Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ’’Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Hal yang ditekan melalui pasal ini adalah mantan anggota parlemen yang korup dibatasi hak politiknya hanya karena moralitas publik, meskipun yang bersangkutan mengakui semua kesalahannya. Pada saat yang sama di sisi lain pula dalam catatan moral publik, ia pernah mengkhianati kepercayaan publik yang ia wakili, sehingga tidak salah opini yang muncul, jika bisa memilih yang lain mengapa harus memilih mantan koruptor, meskipun yang dipilih ini pula belum tentu mampu menjalankan amanah sebaik mungkin.
Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa dan sistemik maka seharusnya ada larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislatif. Bahkan, ICW menilai keputusan KPU untuk melarang mantan narapidana mengikuti pemilu sebagai Langkah penting dan progresif.
Langkah ini merupakan langkah yang tepat untuk membantu mengatasi permasalahan yang semakin mendesak, yaitu budaya korupsi di kalangan anggota legislatif dan citra legislative yang korup. Ketentuan ini akan berdampak positif, yang pertama mendorong partai politik untuk mengutamakan pencapaian integritas, yaitu tidak pernah terlibat korupsi, dalam mencalonkan calon legislatif.
Kedua memberi ruang bagi kader partai politik yang jujur yang dicalonkan oleh partai politiknya. Ketiga memberikan kepada masyarakat untuk memilih pilihan calon legislatif yang lebih baik dalam hal kasus korupsi. Mencegah anggota DPRD yang aktif melakukan praktik korupsi karena risiko hukuman tidak dapat kembali mengikuti pemilu legislatif, selain sanksi pidana dan denda. Keempat mendorong perbaikan citra DPRD yang dinilai koruptif karena banyaknya anggota partai yang terlibat kasus korupsi.
*Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang



