Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PENGANGGURAN menjadi salah satu isu klasik dalam pembangunan. Fluktuasi angka pengangguran selalu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Terlebih dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang turut berperan memberikan sumbangan pengangguran. Pandemi Covid-19 mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan sumber penghasilan mereka.
Namun kabar baiknya, pengangguran di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 berhasil mengalami sedikit penurunan. Menurut hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 5,54 persen, turun 0,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Turunnya TPT di Kabupaten Mojokerto menjadi indikator kinerja pemerintah yang baik dalam menangani masalah pengangguran. Bahkan pencapaian tersebut telah berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
Namun tidak berhenti pada angka yang sudah turun saja, perlu diulik lebih dalam agar strategi pemerintah dalam menurunkan pengangguran lebih tepat sasaran. Perhatian untuk mengentaskan penduduk dari belenggu pengangguran harus terus ditingkatkan melalui program-program nyata. Karena pengangguran tidak hanya memberikan dampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek yang lain. Menurut beberapa penelitian, pengangguran masih berkorelasi dengan kemiskinan.
Data BPS menyebutkan, pada tahun 2021 sebanyak 47,02 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas adalah penduduk yang tidak bekerja. Selain itu, 4.775 penduduk yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi Covid-19 juga mengharapkan sentuhan pemerintah untuk kembali mendapatkan pekerjaan. Lantas, siapa saja penduduk di Kabupaten Mojokerto yang masuk ke dalam kantong pengangguran.
Menurut data BPS, sebanyak 597 ribu penduduk di Kabupaten Mojokerto berstatus bekerja dan 35 ribu penduduk tidak bekerja alias menganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, 10.154 pengangguran di Kabupaten Mojokerto adalah penduduk berpendidikan SMP dengan TPT sebesar 7,74 persen, sedangkan TPT penduduk yang berpendidikan SD hanya 3,14 persen.
TPT tertinggi justru berada pada kelompok penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,4 persen. Padahal, lulusan SMK diharapkan mampu terjun ke dunia kerja tanpa harus melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Dengan kompetensi yang dimiliki mestinya banyak lulusan SMK yang bisa terserap di lapangan usaha. Namun kenyataannya, masih ada 8 orang yang menganggur di setiap 100 penduduk berpendidikan SMK, lebih tinggi dibanding kelompok penduduk lulusan SD atau SMP.
Belum lagi, sebanyak 739 penduduk yang masih menganggur adalah penduduk berpendidikan sarjana. Besarnya jumlah sarjana menganggur tentunya menjadi fenomena memprihatinkan. Seorang sarjana seharusnya lebih mudah mendapatkan pekerjaan, karena hampir semua bidang pekerjaan sekarang memberikan syarat gelar sarjana. Seorang sarjana seharusnya mudah bekerja, karena lebih mampu berpikir kritis dan menguasai aspek teknis setelah belajar sekian SKS di Perguruan Tinggi. Namun realitanya, mereka belum dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadi pengangguran terdidik.
Pengangguran tidak hanya menjadi beban perorangan, tetapi juga menjadi PR besar bagi pemerintah. Tingginya tingkat pengangguran pada usia muda dan terdidik ini menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang kurang termanfaatkan. Secara nasional, TPT kelompok umur muda empat kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pengangguran umur dewasa.
Lebih dalam lagi, terdapat pengangguran yang sedang tidak mengikuti pendidikan dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment and Training/NEET) sebesar 24,28 persen secara nasional. Kelompok rebahan yang tergolong NEET ini paling tinggi berada pada lulusan SMK (31,72 persen) dan sebagian berpendidikan tinggi (29,43 persen). Tingginya NEET menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memacu kaum muda berpendidikan ini untuk aktif dalam meningkatkan kompetensi, kreatif dan adaptif dengan perubahan sehingga menjadi penduduk yang produktif.
Ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak merupakan harapan bagi para pencari kerja. Jika tidak terserap ke lapangan kerja yang layak, maka pengangguran terdidik ini akan tetap menganggur atau menjadi pekerja pada kegiatan informal, pekerja yang pada umumnya kurang memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, ataupun imbalan kerja yang layak.
Selain menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak, perlu dilihat juga mengenai sektor yang saat ini banyak menyerap tenaga kerja. Pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri manufaktur juga sudah terjadi di Kabupaten Mojokerto. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri tahun 2021 meningkat menjadi 37,10 persen, sementara di sektor pertanian justru turun menjadi 16,75 persen.
Agar terserap ke perusahaan, perlu dipersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan-perusahaan saat ini lebih banyak mencari tenaga kerja yang sudah berpengalaman dan berkarakter. Fresh graduate akan tersisihkan oleh pemburu kerja yang sudah berpengalaman jika tidak memiliki potensi yang sangat menonjol. Oleh karena itu, diperlukan peran dari dunia Pendidikan untuk memberikan waktu magang yang cukup dan pengembangan kompetensi seperti keahlian dalam berbahasa asing.
Program magang minimal 1 tahun akan membuat mahasiswa paham dengan dunia kerja yang berbeda dengan dunia teori. Tak cuma itu, melalui magang mahasiswa dapat melengkapi teori yang dipelajari di kelas dengan kemampuan teknis dan praktis di lapangan. Magang bahkan juga bermanfaat bagi mahasiswa agar tidak canggung ketika bertemu dengan orang lain serta mulai memahami sistem perusahaan.
Sementara menunggu sistem perekonomian yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan layak bagi para pencari kerja terutama pengangguran terdidik, salah satu langkah lain yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja adalah dengan mendorong kewirausahaan. Kewirausahaan telah diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama kemakmuran ekonomi dan dianggap sebagai kendaraan yang realistis untuk membantu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.
Tak sekadar halu, pengangguran terdidik dapat mengaplikasikan ilmunya ke dalam dunia usaha secara langsung. Pemerintah akan memberikan pendampingan nyata dan program tepat sasaran yang efektif. Dengan demikian pemerintah dapat menekan tingkat pengangguran dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. (*)
*) Statistisi ahli muda BPS Kabupaten Mojokerto
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



