Rabu, 27 Oct 2021
Radar Mojokerto
Home / Sambel Wader
icon featured
Sambel Wader
Dewi Fitriana*

Percepatan Satu Data Indonesia–Satu Data PALAPA

04 Oktober 2021, 09: 20: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Percepatan Satu Data Indonesia–Satu Data PALAPA

Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Mojokerto Dewi Fitriana. (JAWAPOS RADARMOJOKERTO)

Share this      

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Standardisasi data antar Lembaga Pemerintah, terutama mengenai mekanisme pengumpulan data, hingga penyebarluasan data, yang sesuai dengan prinsip data perlu dilakukan guna percepatan penyusunan Satu Data Indonesia.

Data, sumber kekayaan baru yang sangat bernilai, seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, data adalah tambang emas. Data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi untuk pembangunan yang tepat sasaran.

Pergeseran mindset di era disruption yang penuh dengan ketidakpastian menggiring manusia pada fase melek data, merasa perlu punya pegangan sebagai petunjuk atau rambu-rambu untuk membuat suatu keputusan. Di tengah banjir informasi yang sering kali disusupi kabar tidak valid dan tidak terverifikasi, masyarakat mulai mempertimbangkan data statistik sebagai rujukan. Akibatnya, banyak orang yang dahulu tidak mengerti data, kini justru semakin aware dan membutuhkan data. Bahkan pelaku usaha yang akan membuka bisnis baru memerlukan data tentang market, daya beli masyarakat, budaya masyarakat, karakteristik penduduknya, dan competitor.

Baca juga: Fokus Garap Segitiga Emas Wisata

Ironisnya, data yang ada di Lembaga Pemerintah terkadang tumpang tindih sehingga justru membingungkan pengguna data, baik masyarakat maupun pemerintah sendiri. Contoh sederhana saja, data jumlah penduduk, data yang dihasilkan oleh BPS dan Dinas Dukcapil tidak sama. Meskipun telah dijelaskan perbedaan tersebut bersumber dari ketidaksamaan konsep yang digunakan, namun tetap menimbulkan kegaduhan di kalangan pengguna data. Tumpang tindih data kependudukan, data kesejahteraan sosial, dan data UMKM, misalnya, makin menjadi sorotan di tengah pandemi Covid-19. Laporan Kompas juga turut menyebut ketidakpaduan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, DTKS makin dibutuhkan untuk distribusi bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19. Jumlah lima bansos pemerintah saja mencapai Rp 64,67 triliun. Apabila didistribusikan tepat sasaran, bantuan itu bisa menjangkau 52,8 juta keluarga atau hampir 69 persen dari total keluarga nasional.

Tercetusnya pemikiran Satu Data Indonesia (SDI) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan disahkan Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019. SDI merupakan kebijakan tata kelola Data Pemerintah yang menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.  Data sektoral yang dihasilkan oleh Lembaga pemerintah harus sesuai dengan prinsip SDI dan kaidah NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

Untuk memandu prinsip penyusunan data di Lembaga pemerintah, BPS juga mengacu pada panduan internasional yang diatur oleh United Nations Statistikal Commission (UNSC). Sehingga data yang dihasilkan bisa apple to apple ketika disandingkan dengan data dari negara lain.

Dalam konteks program SDI, BPS pun telah mengeluarkan dua peraturan yang menjadi pedoman dalam standardisasi data statistik serta struktur baku metadata statistik sehingga data menjadi lebih mudah dan tepat untuk dimaknai. Merujuk pada Peraturan BPS No 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah, pengumpulan data statistik dari berbagai instansi menjadi bagian penting dari program SDI. Inisiatif pemerintah ini merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola data yang terstandardisasi dan terpadu. Harapannya, tidak ada lagi tumpang tindih atau keambiguan data antar Lembaga pemerintah.

Komitmen setiap lembaga pemerintah menjadi bagian dari SDI juga dibutuhkan untuk segera menghadirkan kepaduan data. Selain untuk kebutuhan pembuatan kebijakan pemerintah yang strategis, kepaduan data juga bermanfaat untuk masyarakat luas. 

Melenggang di tahun ketiga, percepatan progam SDI diharapkan bisa dilakukan hingga di daerah. Upaya ini juga telah dilakukan di Kabupaten Mojokerto. Dalam pembukaan Rapat Koordinasi penyusunan SDI 21 Juli lalu, Ibu Bupati, dr. Ikfina Fatmawati, M.Si, berharap agar SDI bisa segera terwujud guna mendukung visi dan misi pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Urgensi ini juga tidak lepas dari animo publik dalam pemanfaatan data statistik. Hasil Survei kebutuhan Data (SKD) tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS tercatat sebanyak 94,12 persen responden pengguna data di Kabupaten Mojokerto memanfaatkan data sebagai rujukan utama untuk kegiatan yang dilakukan. Selain itu, Data statistik juga dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. 26,47 persen data digunakan untuk refferensi tugas sekolah/ skripsi/ thesis.

Geliat masyarakat mencari data statistik juga tampak dari tren kunjungan ke situs mojokertokab.bps.go.id yang naik dari tahun ke tahun. Sampai dengan September 2021, jumlah kunjungan ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mojokerto sebanyak 360 penggguna data. Sedangkan yang mengakses laman BPS tidak kurang dari 18 ribu kunjungan.

KISS

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS) perlu dilakukan antar Lembaga pemerintahan. Egosektoral yang dapat menghambat terwujudnya SDI harus disingkirkan. Sinkronisasi data antar lembaga di daerahmeliputi mekanisme perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Harapannya, dapat lahir satu data yang solid dan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan satu data kependudukan, misalnya, BPS berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Selain itu yang saat ini sedang disusun di tingkat pusat diantaranya adalah satu data statistik kriminalitas, satu data statistik bencana, satu data statistik migrasi internasional, dan satu data statistik desa. Data statistik itu kemudian akan diunggah dalam dashboard atau portal SDI yang juga tengah disiapkan oleh pemerintah.

 

Prinsip SDI

Data SDI ada empat macam yaitu Data Statitik, data keuangan, data geospasial, dan data lainnya. Prinsip SDI sesuai yang tercantum dalam Perpres No 39 Tahun 2019 pasal 3, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi: Standar Data, metadata, interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Dengan demikian data yang dihasilkan oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggara SDI

Kabupaten Mojokerto mengusung nama SDI dengan nama Satu Data Palapa yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021. Inline dengan Penyelenggaraan SDI di pusat, Penyelenggara SDI di Kabupaten Mojokerto terdiri dari Pembina data, wali data, dan produsen data.

Pembina data adalah Instansi yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data. Pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Pembina data geospasial adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pembina data keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Walidata adalah Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data, dalam hal ini berada di Dinas Kominfo.

Produsen data adalah Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu seluruh Dinas/ OPD. Sinergi penyelenggara diwadahi dalam sebuah forum data yang digawangi oleh BAPPEDA.

Portal SDI

Guna mewadahi data yang sudah memenuhi prinsip data, Dinas Kominfo telah membangun portal SDI yaitu satudatapalapa.go.id yang bisa diakses oleh pengguna data. Data yang sudah memiliki standar data dapat dibagipakaikan di portal tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan entri mandiri oleh produsen data.

Upaya untuk membangun kesepahaman dengan berbagai Lembaga pemerintah untuk menuju SDI memang tidaklah mudah. Pendekatan yang merangkul semua penanggung jawab sektoral lebih dikedepankan untuk membangun kesepahaman mengenai SDI.

Urgensi kebutuhan data yang solid dan valid sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dan animo masyarakat pada pemanfaatan data menjadi pelecut untuk percepatan program SDI. Tidak hanya itu, keterpaduan data juga akan menjadi pedoman kebijakan strategis pemerintah yang berlandaskan data terstandar.

Akhirnya, data yang padu dan terstandar mengambil peran fundamental dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, data pun turut andil dalam mencerdaskan bangsa.

BPS sebagai Pembina data statistik harus bisa menginisiasi penyelenggara SDI terutama produsen data demi mewujudkan statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian juga Penyelenggara SDI harus bisa saling bersinergi untuk mewujudkan percepatan SDI di pusat maupun di daerah.

* Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Mojokerto

(mj/ori/ron/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia