alexametrics
Minggu, 25 Jul 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Nggak Kuat Bayar Swab, Pengantin Bisa Ajukan Penundaan

13 Juli 2021, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

Pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah dengan menerapkan protokol kesehatan. (KUA for Jawa Pos Radar Mojokerto)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Adanya syarat menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dinilai dapat memberatkan calon pengantin yang telah terjadwal melangsungkan akad nikah di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyrakat (PPKM) darurat. Pasalnya, kewajiban uji swab maupun rapid test antigen dapat menambah biaya pengeluaran karena dibebankan kepada calon mempelai.

Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mojokerto Bisri Mustofa mengatakan, syarat menunjukkan hasil negatif Covid-19 diwajibkan bagi seluruh calon pengantin yang sudah terdaftar menjalani akad nikah di masa PPKM darurat.

Maka, apabila terdapat calon pasangan yang tidak dapat memenuhinya, maka prosesi ijab kabul dapat dibatalkan. "Kalau tidak bisa dipenuhi, konsekunsinya KUA bisa menangguhkan pernikahan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya, kalau PPKM darurat sudah selesai bisa dijadwal ulang," terangnya.

Baca juga: Bupati Ajak Warga Tak Takut Vaksin

Meski bersifat mutlak, namun Kemenag masih memberi kesempatan bagi calon pengantin untuk mengajukan penundaan atas kemauan sendiri. Bisri menyebutkan, upaya itu dapat ditempuh apabila calon pasangan merasa keberatan atau tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan akad nikah yang termaktub dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-001/DJ.III/HK.007/07/2021.

Menurut dia, pengajuan penundaan jadwal akad nikah dapat dilayangkan melalui surat pernyataan yang ditujukan ke kantor urusan agama (KUA) setempat. Tentunya, reschedule ijab kabul itu harus disertai dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya karena alasan ketidakmampuan secara finansi.

"Kalau memang yang bersangkutan tidak mampu melaksakanan tes swab, maka bisa membuat surat pernyataan penundaan dan mengajukannya ke kepala KUA," bebernya.

Pasalnya, biaya rapid test antigen atau uji swab polymerase chain reaction (PCR) sebagai bukti negatif Covid-19 dibebankan sepenuhnya kepada masing-masing calon pasangan suami istri (pasutri). Karena itu, bagi 55 calon pengantin yang terjadwal mengikat janji pernikahan di masa PPKM darurat hingga 20 Juli nanti harus mengeluarkan biaya tambahan.

Terlebih, papar Bisri, terdapat lima komponen yang harus menyertakan bukti negatif Covid-19 dalam prosesi akad nikah. Selain kedua calon pengantin, wali nikah, serta dua orang saksi juga harus menjalani tes minimal melalui rapid test antigen. "Memang itu bisa memberatkan, karena tes antigen sekarang kurang lebih Rp 150 ribu. Kalau lima orang kan sudah Rp 750 ribu yang harus dikeluarkan," ujarnya.

Pihaknya pun juga mengaku tidak bisa berbuat banyak selain harus memastikan syarat pengetatan akad nikah itu harus diterapkan selama masa PPKM darurat. Sebelumnya, Kemenag juga telah menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Mojokerto untuk bisa membantu pelayanan testing bagi calon pengantin.

Kendati demikian, Bisri menyatakan tidak memaksa calon pengantin untuk melaksanakan tes Covid-19 di fasilitas kesehatan (faskes) tertentu. Itu seiring beragamnya tarif rapid test antigen maupun tes PCR. Sehingga, masing-masing pasangan dibebaskan untuk melakukan tes di laboratorium milik pemerintah, rumah sakit, maupun klinik kesehatan lainnya.

’’Masalah biaya kami kembalikan kepada masing-masing calon pengantin. Jadi, kalau mau ke faskes pemerintah monggo, ke swasta pun juga tidak masalah. Yang penting ada surat hasil tes dengan hasil negatif (Covid-19),’’tandasnya. 

(mj/ram/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya