alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Marak Laporan Jual Beli LKS

11 Juni 2021, 13: 20: 59 WIB | editor : Imron Arlado

radarmojokerto.jawapos.com

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto kerap kali menerima pengaduan jual beli buku lembar kerja siswa (LKS) di sejumlah sekolah di daerah pinggiran.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejak pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto kerap kali menerima pengaduan jual beli buku lembar kerja siswa (LKS). Terutama, untuk sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Beberapa kali, dispendik mendapati laporan dari wali murid terkait dugaan jual beli LKS di sekolah.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Kabupaten Mojokerto Mujiati menyatakan, laporan adanya dugaan jual beli LKS ini disinyalir marak terjadi di jenjang SD. Namun, dia enggan menyebutkan jumlah sekolah yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait hal tersebut.

Dia hanya menegaskan, sejauh ini belum ada satu sekolah yang terbukti melakukan transanksi jual beli buku. ”Banyak terima aduan dari masyarakat, tapi setelah diklarifikasi ke pihak sekolah bersangkutan, hasilnya tidak ada yang menjual buku di sekolah,” beber Mujiati, Kamis (10/6).

Baca juga: Telkom Kenalkan Produk dan Mempererat Kerja Sama

Menurut dia, setelah dilakukan pemeriksaan pihak sekolah banyak yang berdalih bahwa buku LKS tersebut merupakan buku yang dibeli bukan dari koperasi sekolah. Namun, diperoleh dari pasaran. Itu pun untuk penunjang sarana pembelajaran dan tidak wajib bagi semua siswa. ”Tidak ada yang menggunakan dana BOS (biaya operasional sekolah), jadi masih sah. Sebab, juga tidak menimbulkan kerugian negara dan digunakan bagi siswa yangs sekiranya membutuhkan soal tambahan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, sekolah diminta benar-benar memperhatikan terkait distribusi buku di sekolah. Apalagi, LKS sendiri sudah termasuk dengan peminjaman buku paket. Sehingga, dilarang untuk memperjualbelikan buku-buku tersebut. ”Sekolah tidak boleh menjualbelikan buku paket atau LKS. Sudah ada surat edaran itu. Karena latihan soal itu sudah termasuk dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),” tegasnya.

Maraknya kasus tersebut, lanjut Mujiati, dispendik akan memberi sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan transaksi jual beli buku di lingkungan sekolah. Dengan memberikan surat peringatan ke lembaga yang bersangkutan. Selain itu, pembinaan bagi oknum yang berani melanggar aturan tersebut.

’’Sanksinya di diknas selaku pembina karena merupakan ranah kami, kalau ada yang melanggar akan diberikan surat peringatan. Otomatis kemudian pembinaan terhadap lembaga,’’tandasnya. Sementara itu, Kelompok Kerja Sekolah (K3S) Kecamatan Sooko Hariyono menyatakan, belakangan memang kerap terjadi laporan kasus jual beli buku di beberapa sekolah tingkat SD. Terutama, selama setahun terakhir saat pembejaran berlangsung daring. Sedangkan, untuk semester genap ini, Hariyono menyebut, belum ada laporan tambahan terkait kasus tersebut. ”Sebab, di Sooko sendiri semester genap ini belum beli LKS. Nanti, waktu tahun ajaran baru biasanya terjadi,” jelas dia. (oce)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya