alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto
BPJamsostek Cabang Mojokerto

Di-PHK, Buruh Terima Bantuan Selama Selama 6 Bulan

08 Juni 2021, 09: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

radarmojokerto.jawapos.com

PEDULI: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprillistyani (kiri), Depdirwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian, dan Kasi Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Mojokerto M Heru, SH sedang sosialisasi program JKP, di Grand Whiz Hote (Dodik/radarmojokerto.jawapos.com)

PEKERJA yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak menerima bantuan uang tunai selama 6 bulan. Dengan rincian, selama tiga bulan pertama akan menerima 45 persen dari upah dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.

Hal itu ditegaskan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian saat menggelar sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Grand Whiz Hotel Trawas, Senin (7/6).

Aturan ini muncul setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peraturan Pemerintah itu sendiri merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja.

Baca juga: Sunroof, Bikin Mobil Lebih Keren dan Elegan

Selain bantuan uang tunai, peserta program JKP juga akan mendapat akses informasi pasar kerja berupa informasi dan bimbingan jabatan. Informasi pasar kerja itu berupa lowongan, sedangkan bimbingan dalam bentuk asesmen atau konseling karier. Manfaat lain berupa pelatihan kerja yang dilakukan secara online maupun offline, pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah nomor 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peraturan Pemerintah (PP) sejak di sahkan Februari akhir itu mengatur pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja maupun buruh sebagai peserta program JKP. Aturan ini keluar bersamaan dengan 48 regulasi pelaksana UU Cipta Kerja lainnya.

Di regulasi ini, program JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja ataupun buruh kehilangan pekerjaan. Di pasal tersebut, peserta terdiri atas pekerja atau buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial atau masa IUR (12 bulan dalam 24 bulan dimana 6 bulan dibayar berturut-turut). Selain itu, peserta juga harus memenuhi sejumlah syarat yaitu WNI, belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar serta mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha,'' kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprillistyani.

Untuk itu, lanjut, Endah, perlu dilakukan sosialisasi yang intens antara pemda, pengusaha dan juga pekerja atau buruh. Sosialisasi pada kesempatan ini dihadiri 58 perwakilån pengusaha, Depdirwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Deny Yusyulian, hingga Kasi Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Mojokerto, M Heru, SH.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mengenalkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan  kepada pihak eksternal. Dengan adanya program JKP, pekerja yang mengalami PHK menjadi lebih terjamin. Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK dalam bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja melalui program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, ungkapnya. (dik)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya