alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

BPJS Kesehatan dan Aparat Desa Optimalkan Program JKN-KIS

03 Juni 2021, 22: 07: 42 WIB | editor : Mochamad Chariris

Peserta menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

Peserta menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. (BPJS Cabang Mojokerto for Radar Mojokerto)

Dalam rangka menargetkan Universal Health Coverage (UHC) dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan penyebarluasan informasi seputar Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto mengadakan pemadaan data dan kegiatan sosialisas ibagi aparat desa.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mojokerto Lasty Kurniawaty menjelaskan tentang hak dan kewajiban BPJS bagi peserta BPJS Kesehatan. Pengarahan yang disampaikan baik berupa kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi seperti regulasi, ketentuan pendaftaran, serta pemotongan pembayaran iuran.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini berharapaparat desa dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut, sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat paham akan hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN-KIS.

Baca juga: Pemuda Trowulan Ditangkap saat Bawa Setengah Kilogram Sabu

BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto melakukan sosialisasi program JKN-KIS.

BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto melakukan sosialisasi program JKN-KIS. (BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto for Radar Mojokerto)

”Sosialisasi ini sudah kita lakukan secara bertahap dan sudah di mulai sejak minggu lalu. Bila ada aparat desa yang sudah terdaftar sebelumnya sebagai peserta PBPU agar segera mengalihkan kepesertaannya menjadi peserta PPU. Sehingga tidak perlu lagi membayar iuran secara mandiri karena akan langsung dipotong dari gaji dan besarannya pun lebih kecil. Proses pengalihan kepesertaan cukup dengan menyiapkan berkas kartu keluarga, KTP dan SK aparat desa. Kita berharap seluruh aparat desa yang hadir dalam kegiatan ini dapat membantu masyarakat di desanya masing-masing dengan cara membagikan informasi yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi ini,” ujar Lasty, Rabu (20/1).

Kasi Pelayanan DPMD Kabupaten Mojokerto Warsito menyatakan pemerintah daerah memiliki peran dalam menjamin perangkat desa dalam Progam JKN Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

”Ada sekitar 299 aparat desa yang mengikuti kegiatan ini. Peserta dapat meminta bantuan aparat desanya masing-masing yang ditunjuk untuk dapat membantu mengurus administrasi kepesertaan Program JKN-KIS nya,” ungkap Warsito.

Warsito menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh optimalisasi peran sparat desa dalam penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Mojokerto. Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa, pihaknya siap untuk membantu dan mengawal peran aparat desa yang ditunjuk agar dapat menyampaikan berbagai informasi seputar JKN-KIS kepada masyarakat di sekitarnya.

”Sebagai bagian dari satuan pemerintahan terkecil, aparat desa memiliki peran yang penting di desanya masing-masing. Kita optimalkan peran aparat desa ini agar aparat desa dapat secara aktif membantu masyarakat di sekitarnya. Bila terjadi implementasi di lapangan terdapat kendala-kendala, kita bias segera mengambil langkah bersama untuk menyelesaikannya seefektif dan seefisien mungkin,” tegasWarsito. (ar/gy/bas)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP