alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Oknum PNS Nakal, Inspektorat Periksa Lima Kades

03 Juni 2021, 11: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

radarmojokerto.jawapos.com

Sejumlah pengurus AKD saat melakukan audiensi dengan Plt Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo. (Sofan Kurniawan/Radarmojokerto.jawapos.com)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Inspektorat Kabupaten Mojokerto serius mengusut oknum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) nakal di instansinya. Salah satunya melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap sejumlah korban, Rabu  (2/6).

Selain berupaya mengumpulkan barang bukti dan keterangan (pulbaket) atas fakta, juga menggali motif di balik intervensi dan iming-iming Bantuan Keuangan (BK) Desa yang diduga dilakukan oknum ASN berinisial DW.

Plt Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo mengatakan, kegaduhan ini juga sudah jadi atensi pimpinan daerah. ’’Sudah kita sampaikan (ke bupati), ya laksanakan sesuai dengan ketentuan,’’ ungkapnya.

Baca juga: Curi Laptop di Sekolahan, 4 Orang Ditangkap

Menurutnya, pengusutan ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawabnya. Yakni, sebagai tanggung jawab moral dengan atribut yang melekat padanya untuk melihat kebenaran. Sebagai tindak lanjut, Inspektorat sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap fakta di balik kegaduan di kalangan kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) disebabkan ulah oknum ASN Inspektorat.

Tim berjumlah lima orang ini, Rabu (2/6), juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap lima kades yang diduga jadi korban intervensi oknum APIP. Pemeriksaan ini sebagai upaya Inspektorat menguji kebenaran laporan yang dilakukan puluhan kades di kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A BAsuni, Senin (31/5) lalu. ’’Masih kita dalami dengan pemeriksaan. Yang dilaporkan sesuai atau tidak. Makanya perlu pengumpulan barang bukti,’’ ujarnya.

Pemeriksaan ini dilakukan tim sampai pukul 16.00. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan awal tersebut. Hal itu agar proses pengusutan tidak terganggu. ’’Apakah perlu memanggil lagi, tim yang menetukan. Setelah itu muncul kesimpulan,’’ tambahnya.

Sesuai laporan yang diterima, oknum ASN tersebut kerap datang ke desa-desa. Tak sekadar melakukan audit rutin yang jadi program Inspektorat, diduga juga kerap berlebihan hingga menimbulkan ketidakharmonisan antarkades. Bahkan, terkesan memecah belah. Termasuk juga menakut-nakuti dan menjanjikan BK Desa. ’’Tapi kini kita uji, benar atau tidak. Jadi kami tidak sepihak menerima laporan. Harus kita proses. Prosesnya kita dalami dengan pemeriksaan semua, hingga muncul kesimpulan,’’ jelas Poedji.

Karena pulbaket masih berjalan, pihaknya belum bisa memastikan apa motif di balik peritiwa itu. Sehingga proses klarifikasi ini menjadi penting dilakukan secara serius agar polemik yang terjadi tak kian melebar. ’’Jika yang dituduhkan itu benar, ya harus ada sanksi. Bisa teguran lisan, teguran tertulis. Tergantung tingkat pelanggaran yang dibuat. Sanksi ini tentu berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan pihak-pihak yang kita butuhkan,’’ paparrnya.

Jika pelanggaran ringan, lanjut Poedji, itu akan menjadi kewenangan OPD sebagai pembinanya. Sebaliknya, kalau tingkat sedang dan berat, bakal diteruskan ke OPD yang membidangi dengan memberi laporan dari hasil pemeriksaan.

(mj/ori/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya