alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Sambel Wader
icon featured
Sambel Wader
Oleh :Dewi Fitriana*

Menyelamatkan Ekonomi Kuartal 2 Pasca Larangan Mudik Lebaran

24 Mei 2021, 20: 00: 13 WIB | editor : Mochamad Chariris

Penulis opini Dewi Fitriana.

Penulis opini Dewi Fitriana. (Dewi for Radar Mojokerto)

Hantaman pandemi belum berakhir, mutasi virus Covid-19 kembali memberikan ancaman serangan. Hal ini menjadi dasar pemerintah memutuskan larangan mudik jilid 2. Namun, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian yang belum kunjung pulih. Triwulan 2 yang menjadi harapan pemulihan ekonomi menjadi kurang optimal karena adanya larangan mudik Lebaran.

Upaya pemerintah menangani wabah virus Covid-19 yang telah menghantam Indonesia hampir 2 tahun belakangan ini sudah mulai menunjukkan hasil. Kabar gembira datang dari daerah-daerah yang mulai menghijau. Menurut laporan Tim Komunikasi Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), sejak vaksinasi yang diberikan pemerintah berjalan, jumlah pasien sembuh terus meningkat, kondisi 21 Mei 2021 jumlahnya sudah melebihi angka 1,626 juta orang (1.626.142 orang). 

Namun demikian Indonesia tidak boleh jemawa, catatan terakhir di beberapa negara tetangga tentang Covid-19 memberikan kabar kurang menyenangkan. Kasus Covid -19 kembali meningkat di India, Malaysia, dan negara-negara Uni Eropa yang harus memberlakukan kembali lockdown. Di Indonesia pun saat ini dua dari variant of concern yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah masuk pada Januari lalu.

Baca juga: Kabupaten Mulai PTM, Kota Kembali Daring

Melihat fenomena tersebut, pemerintah mengambil suatu langkah kebijakan ’’larangan mudik saat Lebaran’’ diberlakukan kembali setelah tidak mudik Lebaran pada tahun lalu. Tahun ini pemerintah menegaskan terutama kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota dan tidak mengambil cuti selama masa larangan tersebut. Hal ini sebagai upaya pemerintah menekan lajunya mutasi virus Covid-19.

Namun di sisi lain, pembatasan tersebut menjadi suatu kekhawatiran terhadap perekonomian di Indonesia, termasuk di Jawa Timur yang sudah mulai menggeliat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1-2021 melaju 0,11 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang masih minus 0,96 persen.

Sektor pertanian yang sejak pandemic menjadi penyelamat perekonomian, masih merajai dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,23 persen. Selain itu, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sudah tumbuh sebesar 2,04 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi pemerintah mengalami akselerasi sebesar 0,53 persen jika dibanding tahun lalu.

Kepala BPS Suhariyanto mengingatkan larangan mudik bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika Lebaran seharusnya ada kenaikan konsumsi pakaian, transportasi, hotel, dan restoran. Namun, konsumsi masyarakat terhadap sektor-sektor tersebut akan berkurang karena larangan mudik. Mobilisasi dalam jumlah besar secara tak langsung turut menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Sebab, selain mengeluarkan biaya transportasi, para pemudik juga  mengisi waktu dengan kegiatan lain seperti berwisata bersama keluarga. Belum lagi, sebagian pemudik juga membagikan uang kepada sanak saudara di daerah asalnya. Menurut penghitungan BPS, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. 60,04 persen penggerak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur bersumber dari konsumsi rumah tangga.

Namun, pemerintah tetap yakin larangan mudik kali ini tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah optimistis pelarangan mudik tidak memberikan sentimen negatif lantaran beberapa indeks perekonomian pun sudah mengarah ke arah positif. Pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan untuk menstimulus perputaran uang di masyarakat dengan memberikan stimulus PPnBM untuk otomotif.

Bekerja sama dengan marketplace, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja sepekan menjelang Lebaran yang menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi.  Airlangga berujar, kegiatan tersebut telah memicu peningkatan transaksi di kota-kota besar dan wilayah aglomerasi, juga regional Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 

Menurutnya, pemerintah pun siap memberikan stimulus ekonomi di sektor riil Indonesia yang berfokus dalam pemulihan ekonomi untuk kelompok UMKM, korporasi dan sektor riil melalui pemberian stimulus ekonomi. Kebijakan stimulus ekonomi di sektor rill meliputi, pertama, kelonggaran, penundaan, dan pemotongan pajak. Kedua, kelonggaran, penundaan pembayaran kredit atau utang, Ketiga, restrukturisasi kredit.

Keempat, kelonggaran aturan dan perizinan. Kelima, percepatan proses dan layanan. Keenam, pengurangan administrasi dan biaya. Ketujuh, pemberian kredit untuk peningkatan modal kerja dan mempertahankan usaha. Sementara itu, untuk stimulus ekonomi di sektor riil berupa insentif fiskal, pemerintah telah memberikan insentif perpajakan kepada sektor industri manufaktur.

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis mengatakan, untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, salah satu yang akan diambil adalah channeling dana melalui perbankan dan lembaga pembiayaan yang dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM.  Seperti diketahui, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah akan memberikan dukungan fiskal kepada para pelaku UMKM melalui stimulus kredit UMKM.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk fasilitas ini sebesar Rp 34,15 triliun dan akan diberikan kepada 60,66 juta rekening mikro. Kemudian, dari anggaran tersebut pemerintah menempatkan Rp 27,26 triliun untuk subsidi bunga yang kreditnya diajukan melalui perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan perusahaan pembiayaan.

Demi menjaga kestabilan ekonomi, upaya-upaya pemerintah tersebut harus terus dimonitor dan dievaluasi dengan baik. Kita harus belajar dari larangan mudik sebelumnya yang turut memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur hingga mengalami kontraksi sebesar 5,90 persen dan kontraksi dari sisi pengeluaran rumah tangga sebesar 2,86 persen pada kuartal 2-2020.

Larangan mudik tetap akan berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga terutama transportasi, akomodasi, hotel, dan jasa. Meskipun tetap terjadi transaksi, tentu pengeluaran pada sektor tersebut akan berkurang. Apalagi konsumsi rumah tangga kuartal 1 belum benar-benar pulih. 

Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan perputaran uang di masyarakat dengan memberikan stimulus-stimulus, baik untuk rumah tangga maupun pelaku usaha. Terlebih stimulus yang digelontorkan tersebut harus tepat sasaran. Jawa Timur memiliki 40,67 juta jiwa (BPS, Hasil SP2020) dan 9 juta lebih UMKM, tentu perlu dibuat strategi yang efektif agar stimulus tersebut bisa tepat sasaran.

Stimulus tersebut bisa diarahkan ke wilayah yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi. Penyumbang PDRB terbesardi Jawa Timur adalah kota Surabaya (24,07 persen) dan sektor dominannya adalah perdagangan besar, eceran, dan reparasi yang memberikan kontribusi terbesar mencapai 149 triliun (26,9 persen) pada tahun 2020. 

Sementara itu, untuk memberikan stimulus kepada UMKM perlu mencermati potensi UMKM setiap wilayah. Jika melihat data sebaran UMKM, Jember, Malang, dan Banyuwangi adalah kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak. Stimulus juga diarahkan ke sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur yaitu sektor industri (30,69 persen). Dengan demikian stimulus pemerintah yang diharapkan bisa menyelamatkan perekonomian di kuartal 2 tahun ini bisa benar-benar terwujud. (*)

*) Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Mojokerto

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya