alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Sengketa, Petani Ajukan Pengukuran Ulang

11 Mei 2021, 10: 05: 59 WIB | editor : Imron Arlado

radarmojokerto.jawapos.com

BERPOLEMIK: Sejumlah petani berada di lokasi proyek irigasi Dusun Pandansari, Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi memasang banner tanah masih bersengketa. (Sofan Kurniawan/Radarmojokerto.jawapos.com)

KEMLAGI, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dugaan pencaplokan lahan milik petani di Dusun Pandansari, Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto oleh pemdes setempat terus bergulir. Sejumlah petani pemegang sah surat hak milik (SHM) sawah yang dikeruk untuk pembangunan irigasi segera mengajukan pengukuran ulang ke Badan Petanahan Nasional (BPN). Kini, proyek menggunakan dana desa (DD) senilai Rp 100 juta itu harus dihentikan untuk sementara.

Dito Oktavian, salah satu pemilik lahan mengatakan, pengukuran tanah lapangan sepak bola yang dilakukan BPN bersama dua orang perangkat desa akhir 2020 lalu dinilainya tidak transparan. Pasalnya, proses itu tanpa melibatkan saksi warga sebagai pemilik sawah di sekitar lokasi tanah yang diukur. ”Yang punya sawah tidak tanda tangan berita acara pengukuran. Selanjutnya mulai dikeruk, hingga timbul masalah itu,” ungkapnya kemarin.

Hasilnya, pihak desa mengklaim titik pengerukan itu tak menyentuh tahan warga. Padahal, dalam SHM yang dipengang sejumlah pemilik sawah, lanjut dia, pembangunan irigasi itu diduga mencaplok lahan warga. Tak terima hal itu, pihaknya pun mengajukan pengukuran kepada pihak desa.

Baca juga: Pemkab Distribusikan 4.800 Paket Zakat

Dari pengukuran pada kurun waktu awal tahun itu, diketahui lokasi proyek ternyata meleset. ”Saat ukur ulang pak kades alasan ditelepon kejaksaan. Tapi, tetap jadi. Hanya dengan perangkat desa,” sebutnya. Awal bulan lalu, warga bersama pihak desa hampir membuat kesepakatan. Yakni, dengan menghibahkan lahan selebar 1,55 meter dengan panjang 160 meter untuk dibuat irigasi.

Namun, ketika ketika berita acara itu sudah siap ditandatangani, pihak desa kembali membelot. ”Kesimpulan kami keputusan pak kades dari hari ke hari selalu berubah-ubah dan tidak ada iktikad untuk berdamai,” katanya. Pihaknya berencana mengajukan pengukuran ulang lahan milik enam orang petani ini kepada BPN. Pengukuran yang nantinya dihadiri seluruh pemilik sawah dan pihak desa itu diharapkan menjadi titik terang status tanah. ”Saya sudah rundingan dengan notaris saya untuk mengajukan pengukuran tanah ke BPN,” ujar Dito.

Dia bersama lima petani lainnya kini tengah mengumpulkan data-data sertifikat tanah yang terdampak untuk diajukan dalam waktu dekat. ”Kalau sekarang belum bisa, nanti setelah Lebaran saja kita langsung ajukan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Pandankrajan Syafi’an menyatakan, proyek tersebut sudah sesuai dengan hasil pengukuran BPN dan sama sekali tidak mencaplok tanah warga.

Dia juga mengakui adanya upaya mediasi. Namun, berdasarkan pertimbangan dengan perangkat, hal itu urung disetujui. ”Saya juga sudah wanti-wanti, proyek ini jangan sampai menyenggol tanah orang,” katanya. Menurut Syafi’an, pengukuran yang dilakukan perangkatnya bersama warga itu tidak sah karena tidak sesuai dengan hasil pengukuran BPN. Namun, dia mempersilakan jika warga ingin mengajukan pengukuran ulang. ”Kalau lokasinya digeser ya geser saja,” ujarnya. Adanya polemik ini, proyek 2021 yang mulai dikerjakan akhir 2020 itu terpaksa berhenti untuk sementara.

Lokasi pengerukan masih dibiarkan. Keberadaan material batu yang tampak hanya menumpuk di beberapa titik sekitar lokasi. ”Sementara mandek (berhenti) dulu. Setelah Lebaran nanti lanjut lagi,” tandasnya. (adi)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya