alexametrics
Rabu, 16 Jun 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Proyek Irigasi Caplok Lahan Warga

10 Mei 2021, 14: 00: 59 WIB | editor : Imron Arlado

radarmojokerto.jawapos.com

BERSENGKETA: Sejumlah warga memasang dan menandatangani banner tanah sengketa di lokasi proyek irigasi Dusun Pandanasri, Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Minggu (9/5). (Sofan Kurniawan/Radarmojokerto.jawapos.com)

KEMLAGI, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah petani di Dusun Pandanasri, Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, tengah meradang. Pengerukan tanah yang dilakukan pemdes setempat untuk proyek pembangunan irigasi dinilai telah mencaplok lahan sawah enam warga pemilik sertifikat hak milik (SHM). Minggu (9/5), mereka menggelar aksi protes dengan membuhuhkan tanda tangan penolakan pada banner raksasa yang dipasang di lokasi sengketa.

Warga menyebut, pengerjaan proyek yang diawali dengan pengerukan tanah itu dilakukan sekitar bulan Oktober 2020 lalu. Tanpa sepengetahuan pemilik lahan, sawah selebar kira-kira dua meter dikeruk sedalam kurang lebih satu meter. Setidaknya, kanal itu memanjang hingga sekitar 160 meter dengan mencaplok lahan milik enam orang. ’’Infonya dulu katanya buat pengairan kecil untuk swah gitu lho. Kalau petani ya setuju. Tapi, akhirnya kok tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan dulu,’’ ungkap Setyo Utomo, 41, salah satu pemilik lahan.

Menurutnya, lokasi pengerukan tanah ini memakan tanah milik warga. Untuk membuktikan hal itu, Setyo dan petani lainnya mengajak perangkat desa setempat mengukur lahan sawah sesuai dengan sertifikat tanah yang dimiliki. Hasilnya, area sawah lebih lebar empat meter dari titik pengerukan yang berada di tepi barat lahan berbatasan dengan tanah lapangan sepak bola. ’’Kalau tanah yang dipakai lapangan ini bukan tanah ganjaran (tanah kas desa). Asal usulnya adalah tanah urunan yang punya sawah di sekitar sini,’’ katanya.

Baca juga: Reformasi Sistem Perizinan Diberlakukan Juni

Ketika menanyakan hal tersebut kepada pihak desa, warga mendapat jawaban jika hal tersebut sesuai dengan hasil pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional). Lokasi pengerukan berada di tanah lapangan yang selama ini statusnya tak bertuan. Namun, lanjutnya, saat diminta bukti pengukuran, pihak desa tak bisa menunjukkan. ’’Padahal saat tanya ke pelaksana proyek, di RAB (rencana anggaran belanja) itu irigasi ini rencananya lebar 40 sentimeter kedalaman 60 sentimeter. Berarti kan sudah keliru ngeruknya. Tapi katanya tidak masalah bisa dikeruk lagi, dikembalikan lagi,’’ imbuh Dito Oktavian, 30, pemilik lahan lainnya.

Kepala Desa (Kades) Pandankrajan Syafi’an mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersebut merupakan proyek desa tahun 2021 yang dianggarkan dari dana desa (DD) senilai Rp 100 juta. Menurutnya, irigasi tersebut dibuat atas permintaan karang taruna setempat yang mengeluhkan lapangan sepak bola sering becek. Sehingga pihaknya membangun drainase di sisi timur lepangan yang berbatasan dengan sawah warga.

Pihaknya menyebut, proyek yang berada di sekitar Kantor Desa Pandankrajan tersebut dilakukan tanpa sosialisasi kepada warga. Sebab, menurutnya, lokasi pengerjaannya berada di lahan lapangan, bukan milik warga. Syafi’an mengklaim penentuan lokasi tersebut berdasarkan pengukuran yang dilakukan BPN. Namun, pihaknya enggan menjelaskan secara detail terkait waktu maupun proses pengukuran itu. ’’Pokoknya pengukuran BPN tidak menyentuh tanahnya masyarakat. Pengukurannya juga tidak terus ngawur,’’ tegasnya.

Diakuinya, status lapangan itu baru direncanakan untuk disertifikatkan atas nama aset desa. Tapi yang jelas, proyek tersebut tidak mencaplok  tanah siapa-siapa. Lagipula, lanjutnya, ia sudah berkali-kali menawarkan kepada warga untuk melakukan pengukuran ulang jika merasa pemdes menyerobot lahan sawah warga. ’’Ayo lungguh bareng dibenarkan, tinggalkan yang salah,’’ pungkasnya. (adi)

(mj/ris/ron/JPR)

 TOP
Artikel Lainya