alexametrics
Sabtu, 27 Feb 2021
radarmojokerto
Home > Mojokerto
icon featured
Mojokerto

Tolak Aktivitas TPA Karangdiyeng, Emak-Emak Halau Truk Sampah

24 Januari 2021, 08: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Warga Dusun Jaringansari, Desa Karangdieng menggelar spanduk sebagai protes penolakan beroperasinya TPA Karangdiyeng, Sabtu (23/1).

Warga Dusun Jaringansari, Desa Karangdieng menggelar spanduk sebagai protes penolakan beroperasinya TPA Karangdiyeng, Sabtu (23/1). (Martda/Radar Mojokerto)

KUTOREJO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Warga Dusun Jaringansari, Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto kembali menggelar aksi penolakan aktivitas TPA Karangdiyeng.

Ratusan warga didominasi kaum emak-emak itu bahkan menghalau laju truk sampah di jalan masuk TPA kemarin (23/1). Dalam aksi yang berjalan damai itu warga sepakat menolak adanya pembuangan sampah di TPA yang berdiri di Dusun Jaringansari. Aksi berlangsung sekitar pukul 09.00 hingga 12.00 WIB kemarin. Bermula saat warga mengetahui adanya 10 truk sampah yang hendak menuju TPA sesaat usai menggelar kelemanan (sedekah dusun).

Warga lantas menghadang laju truk tersebut dengan menutup portal dari bambu sekaligus memasang badan. ”Warga menolak kalau TPA masih dibuangi sampah,” ujar salah satu warga setempat.

Aksi itu bukanlah yang pertama kali, melainkan yang ketiga kali. Pertama, pada 8 Desember tahun, lalu 13 Januari, dan kemarin (23/1). Bukan tanpa sebab, warga menolak setelah menilai banyaknya dampak lingkungan.

Mulai dari bau menyengat, munculnya lalat hijau, hingga tercemarnya air sumur. ”Jangka panjangnya sumur akan jadi tercemar,” terangnya. Diduga, pihak terkait sudah mengetahui dampak jangka panjang tersebut. Sehingga, mereka mempersiapkan saluran PDAM yang bakal mengalir ke 389 rumah KK (kepala keluarga) di Dusun Jaringansari.

Kendati demikian, salah satu solusi dari pemerintah itu masih belum terealisasi penuh. ”Memang, katanya mau dibuatkan saluran PDAM, tapi habisnya kan tambah banyak. Ya, bayar listrik, ya PDAM, dan itu masih belum disambungkan,” ungkapnya.

Bahkan, warga merasa merasa dikelabui lantaran izin pembangunan TPA tersebut untuk dibuat taman bermain. Apalagi, warga mengetahui KK dan KTP mereka yang sempat dimintai desa namun diduga digunakan untuk memenuhi sayarat perizinan pembangunan TPA Karangdiyeng.

”Warga dimintai KK dan KTP yang ternyata dibuat untuk izin ke DLH. Bilangnya, waktu minta ke kami, untuk bantuan BLT Covid-19,” bebernya.  Dia menambahkan, tekat warga sudah bulat untuk menolak beroperasinya TPA Karangdiyeng.

Mereka mengancam bakal menggelar aksi penolakan bila truk muatan sampah masih melintas di Dusun Jaringansari. ”Kami ndak butuh kompensasi, warga akan terus aksi sampai TPA ditutup. Karena memang warga merasa ditipu, nggak bilang kalau mau dibuat TPA,” sebut dia.

Pihaknya berharap agar bangunan TPA tersebut beralih fungsi menjadi fasilitas umum (fasum) layaknya taman bermain atau kolam pancing.

Kepala Dusun Jaringansari Akhmad Toyib menjelaskan, pihaknya mendukung penuh aksi warga tersebut. Namun, dia mengaku tak tahu menahu soal penarikan data warga tersebut. Bahkan, dia tidak terlibat dalam proses tersebut.

Lantaran diminta langsung dari masing-masing RT. ”Awalnya RT-RT itu tanya ke saya, itu dibuat apa. Saya tidak tahu, karena kades ndak bilang ke saya, jadi saya kira buat BLT Covid-19 itu,” tandasnya.

Dia menambahkan, orang kepercayaan kades lah yang mengutus langsung para RT untuk memintai data warganya tersebut. Dia mengaku sejauh ini komunikasi antara pihak desa dengan warga kurang begitu baik.

Bahkan, ketika warga menggelar aksi pun sosok kepala desa tak hadir di tengah-tengah warga. Di samping itu, jarang digelar duduk bersama antara warga dan pihak desa. ”Jadi kami memang jarang diajak komunikasi soal TPA ini,” tegas dia.

Disinggung mengenai kompensasi warga atas keberadaan TPA Karangdiyeng di Dusun Jaringansari, Toyib menegaskan, tidak akan ada kompensasi bagi warga. Bahkan, warga enggan menerima kompensasi lantaran sudah sepakat menolak keberadaan TPA.

Menurut dia, dalam waktu dekat bakal digelar musyarawarah antara warga dengan pihak desa serta pihak terkait. ”Kompensasi itu tidak ada. Waktu mediasi Pak Camat bilang demikian,” tandasnya. Aksi warga tersebut berlangsung dengan aman dan damai. Warga bubar dengan sendirinya saat sejumah truk sampah meninggalkan lokasi.

Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto Sutanto mengaku kurang mengetahui persis terkait aksi warga tersebut. ”Lebih jelasnya ke Pak Kepala (Didik Chusnul Yayin) saja ya,” ujarnya dihubungi Sabtu (23/1) malam. Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin masih belum merespons ketika dikonfirmasi. (vad)

(mj/ris/ris/JPR)

 TOP